Page 3 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020
P. 3

Judul               Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja : Kepentingan Buruh vs Investor
                Nama Media          Ekonomi Neraca
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg2
                Jurnalis            *
                Tanggal             2020-08-18 05:43:00
                Ukuran              146x188mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 7.300.000

                News Value          Rp 21.900.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Ringkasan
              Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang saat ini draftnya digodog di DPR memicu keberatan
              dari para buruh di Indonesia. Pada hari Selasa 30 Juni 2020 Persatuan Wartawan Indonesia
              (PWI)  Kota  Surakarta  mengadakan  diskusi  tentang  RUU  Cipta  Lapangan  Kerja.  Diskusi  ini
              membahas  tentang  poin-poin  penting  dalam  RUU  tersebut  serta  dampaknya  terhadap  nasib
              pekerja dan perekonomian nasional secara umum.



              OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA : KEPENTINGAN BURUH VS INVESTOR

              Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang saat ini draftnya digodog di DPR memicu keberatan
              dari para buruh di Indonesia. Pada hari Selasa 30 Juni 2020 Persatuan Wartawan Indonesia
              (PWI)  Kota  Surakarta  mengadakan  diskusi  tentang  RUU  Cipta  Lapangan  Kerja.  Diskusi  ini
              membahas  tentang  poin-poin  penting  dalam  RUU  tersebut  serta  dampaknya  terhadap  nasib
              pekerja dan perekonomian nasional secara umum.

              Omnibus law Cipta Lapangan Kerja ini disusun karena pemerintah mengalami kesulitan untuk
              memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Masalah utama yang muncul dari iklim investasi yang
              tidak kunjung membaik adalah dari aspek regulasi investasi.

              Banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih pada lintas sektoral maupun
              antara pemerintah pusat dan daerah sudah sejak lama dikeluhkan oleh pengusaha. Ijin investasi
              dengan satu pintu (one day service) hanya diterapkan pada daarah-daerah tertentu dan bukan
              menjadi standar operasional perijinan investasi secara nasional.

              Kondisi aktual saat ini terkait dengan iklim investasi Indonesia menunjukkan masih banyak aspek
              yang perlu diperbaild. Indonesia menempati peringkat 73 untuk kemudahan berusaha atau ease
              of doing business (EoDB) yang diselenggarakan Bank Dunia.

              Peringkat  ini  berada  di  bawah  negara-negara  dengan  skala  perekonomian  yang  lebih  kecil
              dibandingkan  Indonesia,  yaitu  Jamaika  (71), Vietnam  (70),  Uzbekistan  (69)  dan Oman  yang
              menempati peringkat 68 (Solo Pos, 13 Februari 2020).




                                                            2
   1   2   3   4   5   6   7   8