Page 308 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020

Judul CARA DAFTAR BLT PEKERJA FORMAL: Syarat & Tata Cara
Pencairan
Nama Media ayojakarta.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://www.ayojakarta.com/read/2020/08/17/22913/cara-daftar-blt-
pekerja-formal-syarat-tata-cara-pencairan
Jurnalis Eries Adlin
Tanggal 2020-08-17 00:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan merilis Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 14
tahun 2020 yang mengatur tata cara pencairan dan pemberian bantuan langsung tunai (BLT)
untuk pekerja atau buruh formal Rp600 ribu per bulan selama empat bulan.

CARA DAFTAR BLT PEKERJA FORMAL: SYARAT & TATA CARA PENCAIRAN

TEBET, AYOJAKARTA.COM - Kementerian Ketenagakerjaan merilis Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 14 tahun 2020 yang mengatur tata cara pencairan dan
pemberian bantuan langsung tunai (BLT) untuk pekerja atau buruh formal Rp600 ribu per bulan
selama empat bulan. Permenaker No 14/ 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Covid-19
merinci syarat penerima dan cara pemberian BLT untuk pekerja atau buruh dengan gaji di bawah
Rp5 juta per bulan.

Berikut tata cara pemberian BLT pekerja atau buruh formal yang diatur dalam Permenaker No.14
tahun 2020 yang ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauizyah pada 14 Agustus
2020: Tata Cara Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Pasal 5

(1) Data calon penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bersumber dari data
peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan.
(2) BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi datacalon penerima Bantuan
Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2).
(3) Data yang telah diverifikasi dan divalidasi dituangkan dalam bentuk daftar calon penerima
Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah.
(4) Daftar calon penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah sebagaimana dimaksud
pada ayat disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Menteri dengan melampirkan: a.
berita acara; dan b. surat pernyataan mengenai kebenaran/ kesesuaian data calon penerima
Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah yang telah diverifikasi dan divalidasi sesuai
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berdasarkan data yang
disampaikan oleh pemberi kerja.

307