Page 460 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020

Dari kaca mata investor, hubungan kerja antara buruh dan pengusaha bakal lebih diatur dalam
omnibus law, justru ini akan sangat penting. Untuk itu, investor sangat menunggu hasil dari
pembahasan RUU omnibus law.

Ia mengatakan pasar sangat menunggu RUU ini karena menyangkut kepastian biaya, kepastian
legal dari kemungkinan tuntutan karyawan, dan kecepatan bereaksi terhadap perubahan situasi
ekonomi dan industri bagi pelaku usaha.

Sehingga ujung-ujungnya memudahkan iklim investasi dan penyerapan tenaga kerja. Apalagi
saat ini Indonesia dihadapkan dengan masalah PHK massal akibat pandemi covid-19.

Berikut ringkasan dari penjelasan RUU Cipta Kerja yang dirilis oleh Kemenko Perekonomian: RUU
Cipta Kerja terdiri dari 15 Bab dan 174 Pasal: Bab III: Peningkatan Ekosistem Investasi dan
Kegiatan Berusaha 1. Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pasal 8 - Pasal 13) 2.
Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha dan Pengadaan Lahan (Pasal 14 - Pasal
26) a) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Penerapan RDTR Digital) b) Persetujuan
Lingkungan (untuk kegiatan risiko tinggi memerlukan AMDAL, risiko menengah menerapkan
standar) c) Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi (penerapan standar
bangunan gedung dan pengawasan oleh profesi bersertifikat).

3. Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor (Pasal 27 -Pasal 82) a) Pengaturan Perizinan
Berusaha sektor menyangkut: Penyeragaman konsepsi Perizinan Berusaha (standar) dengan
penerapan Risk Based Approach Penetapan NSPK Perizinan Berusaha Sektor sebagai dasar
penerbitan perizinan dan pengawasan oleh K/L dan Pemda sesuai kewenangan masing-masing
Pengaturan pengenaan sanksi administrasi dan pengenaan sanksi pidana merupakan upaya
terakhir (ultimum remedium) b) Cakupan 15 Sektor: 1. Kelautan dan Perikanan, 2. Pertanian,
3. Kehutanan, 4. Energi dan Sumber Daya Mineral, 5. Ketenaganukliran, 6. Perindustrian, 7.
Perdagangan, Metrologi Legal, Jaminan Produk Halal, dan Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian, 8. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 9. Transportasi, 10. Kesehatan, obat
dan Makanan, 11. Pendidikan dan Kebudayaan, 12. Kepariwisataan, 13. Keagamaan, 14. Pos,
telekomunikasi, dan penyiaran, 15. Pertahanan dan keamanan c) Persyaratan Investasi
Kepastian 6 bidang usaha yang tertutup untuk investasi Penerapan investasi prioritas yang
diberikan fasilitas dan kemudahan Pembatasan investasi asing tidak dapat masuk dalam bidang
UMK Bab IV: Ketenagakerjaan 1. Pengupahan dan Upah Minimum: Upah tidak turun, kenaikan
menggunakan formulasi pertumbuhan ekonomi daerah, serta formulasi khusus untuk industri
padat kaya (Gubernur menetapkan Upah Minimum).

2. Pesangon PHK: Penyesuaian perhitungan besaran pesangon PHK dan menambahkan Program
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di samping program yang telah ada (Jaminan Kecelakaan
Kerja/JKK, Jaminan Kematian/JKm, Jaminan Pensiun/JP, Jamiman Hari Tua/JHT.

3. Waktu Kerja: Waktu kerja yang umum paling lama 8 jam/hari & 40 jam/minggu. Untuk
pekerjaan yang khusus, waktunya dapat kurang dari 8 jam/hari (pekerjaan paruh waktu,
ekonomi digital) atau dapat melebihi 8 jam/hari (migas, pertambangan, perkebunan, pertanian
dan perikanan).

4. Pekerja Kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT): Pekerja Kontrak diberikan hak dan
perlindungan yang sama dengan Pekerja Tetap, antara lain dalam hal: Upah, Jaminan Sosial,
Perlindungan K3, termasuk kompensasi pengakhiran hubungan kerja.

5. Alih Daya (Outsourcing): Pengusaha Alih Daya (outsourcing) wajib memberikan hak dan
perlindungan yang sama bagi Pekerja Kontrak maupun Pekerja Tetap, antara lain dalam hal:
Upah, Jaminan Sosial, Perlindungan K3.

459