Page 461 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020

6. Perizinan TKA Ahli: Kemudahan hanya untuk TKA Ahli yang memang diperlukan untuk kondisi
tertentu seperti untuk maintenance (darurat), vokasi, start-up, dan peneliti. Juga termasuk
investor atau buyer untuk melakukan kunjungan bisnis.

7. Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Perlindungan pekerja yang terkena PHK,
dengan manfaat JKP berupa: 1) Cash Benefit, 2) Vocational Training, 3). Job Placement Access.
Penambahan manfaat JKP, tidak menambah beban iuran bagi pekerja dan perusahaan. Pekerja
tetap mendapatkan jaminan sosial lainnya: JKK, JKm, JP, JHT, dan Jaminan Kesehatan Nasional.

8. Penghargaan Lainnya (Sweetener): Sweetener sebagai tambahan di luar Upah, dan
besarannya maksimal 5 X Upah (sesuai) masa kerja.

Diberikan 1 kali jangka waktu 1 tahun. Tidak berlaku bagi UMK.

Bab V: Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan UMKM serta Perkoperasian dapat
diwakilkan; (c) Buku daftar anggota berbentuk tertulis atau elektronik; serta (d) Koperasi dapat
melaksanakan usaha berdasarkan prinsip Syariah Bab VI: Kemudahan Berusaha 1. Kemudahan
Pendirian Badan Usaha3. Fleksibilitas pemegang paten untuk membuat produk atau
menggunakan proses di Indonesia.

4. Mencabut Izin Gangguan (Staatblad Tahun 1926 Nomor 226 jo. Staatblad Tahun 1940 Nomor
450 tentang UndangUndang Gangguan/ Hinder Ordonnantie) dan penyesuaian UU Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, karena telah diakomodir dalam RTRW dan AMDAL.

5. Ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Bagi Industri dan pengaturan atas
importasi komoditas perikanan dan komoditas pergaraman.

6. Mendorong BUMDes berbentuk Badan Hukum.

Bab VII: Dukungan Riset dan Inovasi Pemerintah dapat melakukan penugasan khusus kepada
BUMN untuk pemanfaatan umum, riset, pengembangan, dan inovasi Bab VIII: Pengadaan Lahan
1) Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum strategis nasional dengan
penyediaan lahan pengganti paling lama 2 tahun.

3) Pertanahan1. Kawasan Ekonomi Khusus2. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Kelembagaan KPBPB 1. Investasi Pemerintah PusatBab XI: Pelaksanaan Administrasi
Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja 1. Presiden menjalankan undang-undang dan
dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Menteri, Kepala Lembaga, atau Pemerintah
Daerah 2. Kewenangan Menteri, Kepala Lembaga, atau Pemerintah Daerah yang telah
ditetapkan dalam UU untuk menjalankan atau membentuk peraturan perundang-undangan
harus dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden.

3. Penerapan Standar dalam Administrasi Pemerintahan.
4. Persyaratan penggunaan diskresi, yaitu: sesuai tujuan, sesuai dengan Asas-Asas
Pemerintahan Umum Yang Baik (AUPB), berdasarkan alasan yang objektif, tidak menimbulkan
konflik kepentingan, dan dilakukan dengan itikad baik.

5. Penerapan keputusan elektronik yang diproses melalui sistem elektronik.

6. Pengawasan pelaksanaan perizinan dapat dilakukan oleh profesi ahli (bersertifikat).
7. Permohonan perizinan dianggap dikabulkan secara hukum apabila batas waktu sesuai Service
Level Agreement (SLA) telah terlewati.

8. Penetapan NSPK dalam rangka penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Pemerintah Pusat dan
Pemda) dalam bentuk PP.
460