Page 462 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020
P. 462
8. NSPK bersifat standar dan mengacu kepada praktik yang baik (good practices).
9. Perda dan Perkada yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dapat
dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku dengan Perpres.
10. Kepala Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah untuk membiayai
infrastruktur dan/atau investasi berupa kegiatan penyediaan pelayanan publik (dengan
pertimbangan Menteri Keuangan) 11. Penyederhanaan pelayanan perizinan dan dilakukan
secara elektronik sesuai NSPK.
Bab XII: Pengenaan Sanksi 1. Pemerintah Pusat dan Pemda berkewajiban melakukan
pengawasan dan pembinaan terhadap setiap pelaksanaan Perizinan Berusaha 2. Pelaksanaan
pengawasan dan pembinaan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dapat bekerjasama dengan
profesi bersertifikat.
3. Pengenaan sanksi administratif dapat berupa: peringatan, penghentian sementara kegiatan
berusaha, pengenaan denda administrative, pengenaan daya paksa polisional, pencabutan
Lisensi/Sertifikasi/Persetujuan, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.
4. Pengawasan terhadap ASN dan/atau profesi bersertifikat
461
