Page 101 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2020
P. 101
kedua ini merupakan hasil pemadanan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian
Keuangan dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Pemadanan tersebut merupakan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada
Kemenaker.
Alhasil, jumlah penerima bantuan subsidi gaji termin kedua hanya mencapai 11.052.859 orang,
dari jumlah penerima sebelumnya sebesar 12,4 juta pekerja.
"Harus ada pemadanan data, setelah evaluasi termin pertama hingga enam batch itu berbeda
karena harus sesuai dengan wajib pajak," kata Soes ketika dihubungi Kompas.com, Senin
(8/12/2020).
Dari pemadanan data tersebut, sekitar 148.000 penerima diduga termasuk kriteria wajib pajak
alias berpenghasilan di atas Rp 5 juta.
Oleh karenanya, Soes pun menduga ada pemberi kerja atau perusahaan yang secara sengaja
memanipulasi data pekerja agar menerima subsidi gaji sebesar Rp 1,2 juta.
"Jangan-jangan ada dugaan perusahaan itu mendaftarkan pekerjanya dengan gaji di bawah Rp
5 juta. Bisa jadi, angka jumlah pajaknya yang dihapus," ujar dia.
"148.000 orang itu perlu dilakukan klarifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan yang mengumpulkan
data mereka. Ada indikasi bisa salah data atau salah orang, itu jadi pihak BPJS Ketenagakerjaan,"
tambah Soes.
Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya telah menyalurkan bantuan subsidi gaji termin kedua
bagi 567.723 pekerja/buruh yang masuk dalam tahap V.
Dengan tersalurnya tahap V termin kedua ini, maka total penyaluran bantuan subsidi gaji
sebanyak 11,052 juta penerima.
Sedangkan, berdasarkan laporan data per 23 November 2020, bantuan subsidi gaji termin kedua
telah diterima oleh 5,928 juta pekerja atau buruh.
100
