Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2020
P. 112
Airlangga menegaskan bahwa UU Cipta Kerja memberi banyak perhatian dan afirmasi kepada
UMKM mulai dari perizinan tunggal, kemudahan bagi UMK untuk mendapatkan sertifikat halal
dengan biaya ditanggung pemerintah, memberikan insentif dan kemudahan bagi usaha
menengah dan besar yang bermitra dengan UMK, serta pengelolaan terpadu UMK melalui sinergi
dengan pemangku kepentingan.
"Pemerintah juga memberi insentif fiskal serta pembiayaan untuk pengembangan dan
pemberdayaan UMKM serta alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendanai kegiatan
pengembangan dan pemberdayaan UMKM," kata Airlangga.
Menurut dia, dengan pemberian fasilitasi layanan bantuan dan perlindungan hukum bagi UMK,
prioritas produk/jasa UMK dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, kemitraan UMK
melalui penyediaan tempat promosi, serta tempat usaha atau pengembangan UMK pada
infrastruktur publik akan memiliki besaran alokasi 30 persen.
"Pemerintah juga mempermudah UMK untuk membentuk PT ( perseorangan) yang tentu sangat
mudah dan murah. Dengan UMK berbadan hukum, akses untuk mendapatkan pembiayaan dan
pasar akan sangat terbuka, sehingga UMK bisa berkembang dengan baik dan naik kelas," uajr
Airlangga.
Sementara Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono melaporkan,
kegiatan serap aspirasi ini telah diselenggarakan sejak 19 November 2020 di 15 kota di seluruh
Indonesia.
Beberapa daerah yang telah menjadi lokasi kegiatan Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja
selain Bandung antara lain adalah Jakarta, Palembang, Bali, Manado, Banjarmasin, Surabaya,
Medan, Yogyakarta, Makassar, Pontianak, Semarang, dan Lombok.
"Serap aspirasi di Bandung kali ini menyasar sektor Industri, Perdagangan, Haji dan Umrah,
Jaminan Produk Halal, UMKM, Ketenagakerjaan, Kominfo, dan Kesehatan," kata Susiwijono.
Menurut Susiwijono, pemerintah juga membuka ruang kepada publik untuk memberi masukan
melalui portal UU Cipta Kerja (www.uu-ciptakerja.go.id) atau datang langsung ke Posko Cipta
Kerja di Jakarta.
"Pemerintah pun membentuk Tim Serap Aspirasi yang bersifat independen. Tim yang
beranggotakan para tokoh nasional dan ahli di bidangnya ini berperan sebagai jembatan antara
masyarakat dan pemerintah," ujarnya.
Di Bandung, turut hadir sebagai narasumber dalam sesi diskusi panel antara lain Staf Ahli Bidang
Iklim Usaha dan Investasi Kementerian Perindustrian Imam Haryono, Staf Ahli Bidang Iklim
Usaha dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana,
Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama Arfi Hakim, dan Sekretaris Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal M. Lutfi Hamid.
Sementara sesi lainnya menghadirkan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan,
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, Direktur Jenderal
Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad M.
Ramli, dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan Sundoyo. (*).
111
