Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2020

mematuhi beragam peraturan yang telah diterbitkan pemerintah termasuk yang berkaitan
dengan perlindungan pekerja perempuan.
Merujuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, telah diterbitkan
beberapa regulasi yang harus dipatuhi oleh industri perkebunan kelapa sawit terkait pekerja
perempuan.

Pertama, tercatat dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyediaan
Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja sebagai bentuk
pemenuhan hak pekerja perempuan dalam rangka peningkatan produktivitas kerja.

Kedua, adanya komitmen bersama antara KemenPPPA dengan tiga kementerian lainnya, yaitu
Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Ketenagakerjaan yang
dituangkan melalui Perjanjian Kerja Sama Nomor: 24/KPP-PA/Dep-2/07/2017 tentang
Pelaksanaan Gerakan Pekerja/Buruh Perempuan Sehat Produktif (GP2SP).

Ketiga, pada 2019 lalu, pemerintah telah menginisiasi pembentukan Rumah Perlindungan
Pekerja Perempuan (RP3) di Kawasan Industri dan diterbitkannya PermenPPPA Nomor 1 tahun
2020 tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja.

Terkait regulasi tersebut, Derom menuturkan, "kami, pelaku perkebunan kelapa sawit selalu
tunduk dan patuh terhadap kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan, dan mendukung
dilakukannya perlindungan perempuan di sektor perkebunan kelapa sawit." Bahkan, banyak
industri perkebunan kelapa sawit yang telah menyediakan beragam fasilitas terhadap
pekerjanya, termasuk perempuan.

106