Page 138 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2020

DINASKERTRANS: BELUM ADA LAPORAN EKSPLOITASI PEREMPUAN DI KEBUN
SAWIT
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalimantan Barat (Kalbar) menegaskan hingga saat ini
tak ada pengaduan yang masuk berkaitan dengan eksploitasi pekerja perempuan khususnya di
sektor perkebunan kelapa sawit di provinsi itu "Sejauh yang kami deteksi, memang banyak
pekerja perempuan di perkebunan sawit, namun laporan adanya eksploitasi itu belum ada," kata
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalimantan Barat (Kalbar) Manto di Pontianak,
Senin. Ia menambahkan dari pemantauannya hak-hak pekerja, khususnya pekerja perempuan
di perkebunan sawit masih berjalan sebagaimana mestinya. Sejauh ini, perusahaan sawit telah
memberikan hak-hak mereka, terutama hak cuti bagi pekerja perempuan.

"Tetap mereka dari perusahaan patuhi, kalau sudah masanya untuk melahirkan, mereka berikan
cuti," tutur dia.

Namun begitu, lanjut dia, pihaknya terus membuka keran pengaduan bagi setiap pekerja yang
menghadapi persoalan ketenagakerjaan dengan perusahaan, termasuk bagi pekerja perempuan.
Pengaduan, kata dia, bisa dilakukan di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di tingkat
kabupaten/kota. Provinsi, kata dia, juga menerima pengaduan, termasuk via sosial media. "Akan
kami resopon setiap pengaduan, lalu akan kami tugaskan petugas kami di lapangan," jelas dia.

Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menampik tuduhan adanya
eksploitasi terhadap wanita di perkebunan kelapa sawit. Ketua Bidang Ketenagakerjaan GAPKI,
Sumarjono Saragih, mengatakan, perusahaan sawit di Indonesia, terutama yang menjadi
anggota GAPKI, tidak mungkin melakukan praktik ketenagakerjaan yang melanggar Undang
Undang dan prinsip serta kriteria di dalam Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

"GAPKI memastikan industri sawit Indonesia sudah mampu menciptakan iklim kerja yang
kondusif dan layak bagi para pekerjanya," tutur dia.

Dikatakan dia, GAPKI telah bekerjasama dengan ILO (Organisasi PBB untuk urusan Pekerja) dan
sejumlah LSM internasional untuk membangun sistem ketenagakerjaan yang layak di sektor yang
menjadi andalan Indonesia ini. Menurutnya, perusahaan-perusahaan anggota GAPKI tunduk
dengan semua peraturan sesuai UU Ketenagakerjaan. Bahkan, GAPKI menargetkan sampai akhir
2020 ini, semua anggota GAPKI telah bersertifikasi ISPO.

"Kalau sudah ISPO, kan sudah tidak ada lagi isu isu terkait tenaga kerja. Karena kalau ada
pelanggaran, tidak mungkin mendapatkan sertifikat SPQ," katanya.

Dia meyakini, viralnya berita mengenai eksploitasi pekerja wanita di perkebunan sawit ini adalah
bagian dari perang dagang dalam pasar minyak nabati dunia. Ketika berbagai komoditas minyak
nabati non sawit tidak bisa lagi bersaing dengan minyak sawit, negara negara maju melakukan
kampanye negatif untuk merusak reputasi. "Harapan mereka bisa memutus rantai pasok dari sisi
pembeli minyak sawit dan juga pelanggan dengan memviralkan isu isu negatif," katanya.

Padahal, lanjut dia, di tengah pandemik COVID-19, sektor minyak sawit memberikan sumbangan
devisa ekspor sebesar 15 miliar USD hingga September tahun 2020. Sumbangan sawit ini
memastikan neraca perdagangan Indonesia pada periode tersebut surplus. Di sisi lain, melalui
kolaborasi multi pihak baik lembaga pemerintah maupun organisasi internasional di bidang
ketenagakerjaan, tambah dia, GAPKI melakukan upaya berkelanjutan untuk peningkatan,
perbaikan, promosi dan implementasi semua aspek yang terangkum dalam kerja layak.

"Ada enam agenda yang menjadi perhatian GAPKI dengan mitra kerjanya, status pekerjaan,
dialog sosial, perlindungan anak dan pekerja perempuan, pengupahan, keselamatan dan
kesehatan kerja, dan mendorong pengawasan oleh pemerintah," kata dia.

137