Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2020
P. 31

DAYA SAING DAN PRODUKTIVITAS KUNCI KELUAR DARI MIDDLE INCOME TRAP

              JAKARTA, - Guna keluar dari jebakan perangkap jebakan kelas menengah (middle income trap)
              pemerintah terus berupaya meningkatkan daya saing dan produktivitas. Dua hal ini dinilai masih
              menjadi  tantangan  bagi  pemerintah  untuk  mendorong  Indonesia  naik  kelas  menjadi  negara
              berpendapatan tinggi ( high income country ).

              Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan negara yang berada
              pada middle income trap akan kalah bersaing dari sisi upah tenaga kerja. Dimana upah tenaga
              kerja lebih murah dan dari sisi teknologi dan produktivitas juga akan lebih rendah dari negara
              yang sudah masuk pada high income country.
              "Maka diperlukan terobosan  besar dalam melakukan transformasi ekonomi serta mendorong
              reformasi  struktural  di  Indonesia.  Salah  satu  yang  menjadi  andalan  utama  adalah  melalui
              reformasi struktural ataupun regulasi Undang Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker)," ucap Airlangga
              Hartarto  dalam  acara  Serap  Aspirasi  Implementasi  UU  Cipta  Kerja  yang  berlangsung  Senin
              (7/12).

              Ia mengatakan regulasi yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 November 2020
              ini dan tidak hanya untuk mendorong pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi. Namun
              juga  diperlukan  untuk  mengatasi  berbagai  permasalahan  tantangan  perekonomian  kedepan.
              Khususnya  untuk  mengoptimalkan  bonus  demografi.  Dimana  potensi  pertumbuhan  ekonomi
              yang tercipta akibat perubahan struktur umur penduduk. Penduduk usia kerja umur 15 sampai
              65 tahun lebih besar daripada proporsi yang bukan usia kerja yaitu dibawah 14 tahun dan diatas
              65 tahun.

              "Indonesia mendapatkan momentum bonus demografi dalam 10 sampai 15 tahun mendatang
              sehingga peluangnya dikelola secara baik dan mendatangkan berkah bukan menjadi beban dari
              bencana demografi," ucap Airlangga.

              Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT)  pada
              Agustus 2020 mencapai 7,07%, meningkat 1,84% dibandingkan dengan Agustus 2019. Jumlah
              secara nominal pada Agustus 2020 jumlah pengangguran mencapai 9,77 juta orang atau naik
              2,67 juta orang dari posisi Agustus 2019 7,1 juta orang. Kenaikan ini tidak terlepas dari adanya
              tenaga kerja yang terdampak pandemi Covid-19. Untuk mengurangi jumlah pengangguran yang
              ada  maka  pemerintah  harus  mendorong  peningkatan  investasi  yang  akan  berdampak  pada
              penyerapan tenaga kerja.

              Melalui  UU  Ciptaker  pemerintah  melakukan  penyederhanaan  sinkronisasi  dan  regulasi  atas
              banyaknya  aturan  regulasi  yang  diterbitkan  di  pusat  maupun  daerah.  Banyaknya  regulasi
              tersebut menghambat investor ketika ingin memulai menanamkan modal di Indonesia.

              Sementara itu, Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan setiap tahun
              ada tambahan 2,7 sampai 3 juta angkatan kerja. Oleh karena itu dibutuhkan banyak lapangan
              kerja agar bisa memanfaatkan bonus demografi yang sedang  terjadi. Pemerintah juga ingin
              merespon dinamika perubahan ekonomi global yang memerlukan respon cepat dan tepat.

              "Tanpa adanya reformasi reformasi struktural maka pertumbuhan ekonomi akan melambat,"
              ucap Anwar dalam kesempatan yang sama.

              Anwar mengungkapkan produktivitas tenaga kerja Indonesia ini masih 74,4%. Angka ini masih
              berada di bawah rata rata negara Asean. Adapun negara Asean yang memiliki produktivitas tinggi
              adalah  Filipina,  Singapura,  Malaysia,  dan  Thailand.  Untuk  meningkatkan  produktivita  tenaga
              kerja pemerintah melakukan intervensi berupa pelatihan keterampilan yang bisa mendukung
              peningkatan kompetensi tenaga kerja.


                                                           30
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36