Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2020
P. 33
Judul Jurus Kemnaker Perbaiki Tata Kelola Penempatan Pekerja Migran
Nama Media detik.com
Newstrend Regulasi Penempatan PMI
Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5285890/jurus-kemnaker-perbaiki-tata-
kelola-penempatan-pekerja-migran
Jurnalis Angga Laraspati
Tanggal 2020-12-07 23:07:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Aris Wahyudi (Staf Ahli Menaker Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Manusia (ESDM)
Saat ini, kita memiliki regulasi yang baik dalam penempatan dan perlindungan PMI, yaitu UU
Nomor 18 Tahun 2017. UU ini tentu harus didukung dengan program dan upaya yang baik, agar
UU ini dapat diimplementasikan dengan baik
positive - Aris Wahyudi (Staf Ahli Menaker Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Manusia (ESDM)
Penguatan Tata Kelola Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui Optimalisasi Peran
Pejabat Fungsional Pengantar Kerja, Pejabat Struktural Bidang Penempatan dan Petugas
Desmigratif
positive - Aris Wahyudi (Staf Ahli Menaker Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Manusia (ESDM)
Perlindungan PMI itu dari hulu sampai hilir, dari kampung halaman hingga pulang kembali ke
kampung halaman. Untuk itu, program dan kebijakan ini harus bisa melibatkan semua
stakeholder
positive - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN) Meski belum komprehensif, dari evaluasi awal, terlihat
dua pilar Desmigratif cukup dilakukan secara baik, yakni pilar layanan imigrasi dan usaha
produktif. Untuk community parenting dan koperasi ini perlu peningkatan karena di beberapa
tempat ada yang belum tersentuh pilar tersebut
neutral - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN) Jangan sampai Desmigratif yang sudah diluncurkan
sejak 2016, ada hal-hal yang perlu diperbaiki tapi didiamkan. Kita evaluasi dulu, baru ke depan
lakukan lagi dengan langkah-langkah perbaikan merujuk pada hasil hasil evaluasi tersebut
neutral - Aria Nugrahadi (Kabid Destinasi Pariwisata DIJ) Himbauan ini bukan tanpa alasan,
namun untuk melindungi warga DIY yang bekerja di luar negeri. Sebab kasus PMI bermasalah
paling banyak terjadi pada sektor informal
32