Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2020
P. 34
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan perbaikan tata kelola penempatan dan
perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Perbaikan tata kelola tersebut dilakukan dari sisi
regulasi, program, dan upaya penempatan PMI di luar negeri.
JURUS KEMNAKER PERBAIKI TATA KELOLA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan perbaikan tata kelola penempatan dan
perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Perbaikan tata kelola tersebut dilakukan dari sisi
regulasi, program, dan upaya penempatan PMI di luar negeri.
"Saat ini, kita memiliki regulasi yang baik dalam penempatan dan perlindungan PMI, yaitu UU
Nomor 18 Tahun 2017. UU ini tentu harus didukung dengan program dan upaya yang baik, agar
UU ini dapat diimplementasikan dengan baik," kata Staf Ahli Menaker Bidang Ekonomi dan
Sumber Daya Manusia (ESDM), Aris Wahyudi dalam keterangan tertulis, Senin (7/12/2020).
Hal tersebut dikemukakannya saat membuka Workshop "Penguatan Tata Kelola Penempatan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui Optimalisasi Peran Pejabat Fungsional Pengantar Kerja,
Pejabat Struktural Bidang Penempatan dan Petugas Desmigratif" di Kota Yogyakarta, Provinsi
DIY, Senin Aris menyebut UU Nomor 18 Tahun 2017 sebagai regulasi yang baik karena UU ini
memiliki cita-cita agar PMI beserta keluarganya benar-benar dapat terlindungi, baik pada masa
sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.
Sedangkan dari sisi program dan kebijakan, Aris menyebut dalam beberapa tahun terakhir,
Kemnaker telah membuat sejumlah upaya perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan
PMI. Di antaranya adalah program kerja sama luar negeri, Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA),
Desa Migran Produktif (Desmigratif), dan pembentukan Satgas Pencegahan PMI Nonprosedural.
"Perlindungan PMI itu dari hulu sampai hilir, dari kampung halaman hingga pulang kembali ke
kampung halaman. Untuk itu, program dan kebijakan ini harus bisa melibatkan semua
stakeholder," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, Eva Trisiana
mengatakan Kemnaker telah melakukan evaluasi internal dan masih menunggu hasil evaluasi
terhadap program Desmigratif. Adapun yang menjadi bahan evaluasi adalah perbandingan desa
yang memiliki intervensi Desmigratif maupun desa tanpa intervensi Desmigratif terkait tata kelola
penempatan dan perlindungan PMI.
"Meski belum komprehensif, dari evaluasi awal, terlihat dua pilar Desmigratif cukup dilakukan
secara baik, yakni pilar layanan imigrasi dan usaha produktif. Untuk community parenting dan
koperasi ini perlu peningkatan karena di beberapa tempat ada yang belum tersentuh pilar
tersebut," ujar Eva.
Eva mengungkapkan sebagai upaya perlindungan pekerja migran dan keluarganya Kemnaker
telah membangun Desmigratif sejak tahun 2016 hingga tahun 2019, sebanyak 402 Desmigratif
telah terbangun. Namun mengingat adanya pelaksanaan evaluasi sepanjang tahun 2020, maka
untuk tahun ini belum ada lagi penambahan desa.
"Jangan sampai Desmigratif yang sudah diluncurkan sejak 2016, ada hal-hal yang perlu
diperbaiki tapi didiamkan. Kita evaluasi dulu, baru ke depan lakukan lagi dengan langkah-langkah
perbaikan merujuk pada hasil hasil evaluasi tersebut," kata Eva.
33
