Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2020

Dia menyadari bahwa sebagian besar pelaku usaha UMK tidak memiliki perizinan, sehingga
menghambat para pelaku UMK untuk mendapatkan akses, baik itu pasar maupun keuangan yang
lebih luas. Hal itu disebabkan akibat banyaknya aturan regulasi yang diterbitkan di pusat maupun
daerah telah menghambat kegiatan berusaha dan cipta lapangan kerja.

Dia menyebutkan, terdapat lebih dari 43 ribu peraturan, 18.000 peraturan pusat 14.000
peraturan menteri dan 4.000 peraturan LPNK dan hampir 16.000 peraturan di daerah. Oleh
sebab itu, melalui Omnibus law maka akan dilakukan penyederhanaan sinkronisasi dan regulasi.

"Undang-undang kita kerja melakukan perubahan paradigma dan perizinan berusaha dengan
melakukan perizinan berbasis risiko, mengubah pendekatan perizinan berbasis izin ke basis risiko
di mana usaha dengan resiko rendah cukup dengan pendaftaran, sedangkan risiko menengah
dengan sertifikasi standar dan resiko tinggi tentunya dengan perizinan dan termasuk AMDAL,"
kata Airlangga.

Pemerintah juga mempermudah UMK untuk membentuk PT dan dapat dibentuk PT perseorangan
untuk UMK. Dia berharap, UMK dapat berbadan hukum sehingga akses untuk mendapatkan
pembiayaan dan pasar akan semakin terbuka.

"Sehingga UMK dapat berkembang dengan baik dan diharapkan bisa naik kelas," ujarnya.

Bukan hanya mempermudah perizinan, dia juga menjamin untuk memberikan kemudahan
kemudahan dalam menentukan lokasi usaha sesuai nilai cipta ruang. Harapannya, masyarakat
Indonesia bisa mengelola kegiatan usahanya dengan baik sehingga terciptanya kegiatan usaha
yang lebih luas untuk investasi.

Selain itu, dia juga menjamin hak-hak pekerja melalui perlindungan kerja, pengaturan upah
minimum uang pesangon, hak cuti, status karyawan tetap, sistem penetapan upah yang tetap
bisa dihitung berbasis satuan waktu tau satuan hasil. Selain itu, jaminan sosial akan ditambahkan
jaminan kehilangan pekerjaan.
"Perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak dan tenaga kerja asing tidak bebas masuk,
harus melalui persyaratan dan regulasi. kemudian outsourcing perusahaan Alih Daya tetap
dimungkinkan dan pekerja menjadi karyawan tetap dari perusahaan alih daya," ujarnya.

Para UMK juga akan mendapatkan kemudahan dalam sertifikasi halal, yang mana biayanya akan
ditanggung pemerintah. Bahkan para UMK akan diberikan insentif dan pengelolaan terpadu,
bersinergi dengan para pemangku kepentingan.

"Akan ada insentif fiskal dan pemberdayaan UMKM, pemberian fasilitas dan bantuan
perlindungan hukum UMK, kemudian prioritas pengadaan barang dan jasa pemerintah serta
tempat usaha dan pengembangan UMK diberikan afirmasi infrastruktur publik sebesar 30 persen.
Selain itu, insentif untuk kawasan ekonomi khusus dan Kawasan Industri serta percepatan
penyelesaian proyek strategi nasional," kata dia.
[azz].

85