Page 112 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 SEPTEMBER 2021
P. 112
KEMNAKER UPAYAKAN PENEMPATAN PMI DI MASA PANDEMI
INFO NASIONAL - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan setiap negara mengambil
kebijakan masing-masing untuk pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19, tak terkecuali
kebijakan menutup sementara dari masuknya Pekerja Migran Indonesia (PMI)."Tidak dipungkiri
terdapat kebijakan negara penerima yang untuk sementara menutup masuknya Pekerja Migran
Indonesia ke negara tersebut," ujar Ida di Jakarta, Rabu, 8 September 2021.
Namun demikian, Kementerian Ketenagakerjaan terus mengadakan komunikasi, penjajakan, dan
kerja sama untuk dapat membuka peluang penempatan. "Kami terus berkomunikasi, dari mulai
sebelum PPKM hingga saat ini. Komunikasi ini tentunya juga melibatkan Perwakilan Republik
Indonesia di luar negeri serta koordinasi dengan lintas kementerian/lembaga," kata Ida.
Menurut Ida, Pemerintah tengah fokus berupaya agar lokasi favorit tujuan penempatan dapat
memberikan kesempatan bagi PMI. Ia mencontohkan dibukanya penempatan PMI ke Hong Kong
kembali per 30 Agustus 2021 melalui rangkaian negosiasi oleh Perwakilan RI dan koordinasi
lintas kementerian/lembaga terkait penyiapan mekanisme teknis untuk pemenuhan persyaratan
yang diminta Pemerintah Hong Kong.
Upaya juga telah dan terus dilakukan Pemerintah dengan otoritas Taiwan. Pemerintah terus
melakukan persiapan-persiapan untuk meyakinkan keseriusan Indonesia dalam pengelolaan
proses persiapan untuk meminimalkan risiko terinfeksi Covid-19."Pemerintah juga terus
berupaya melakukan penjajakan penyiapan kerjasama dengan negara-negara, meskipun dengan
rencana implementasi tidak dalam waktu dekat," ujar Ida.
Ida menekankan, bekerja di dalam maupun di luar negeri adalah hak dan pilihan setiap tenaga
kerja. Pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasinya, baik melalui layanan-layanan maupun
pengaturan atau tata kelola pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia.
"Pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam melindungi kepentingan CPMI atau PMI beserta
keluarganya dalam rangka mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak dalam keseluruhan
kegiatan baik sebelum bekerja, selama bekerja maupun setelah bekerja," katanya.(*)
111
