Page 16 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 SEPTEMBER 2021

APINDO APRESIASI PENETAPAN UMP 2022 BERPATOK PADA UU CIPTAKER

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani menilai positif
penetapan upah minimum provinsi atau UMP 2022 yang mengacu pada kondisi perekonomian
makro tahun berjalan.

Adapun, dasar perhitungan UMP 2022 itu berasal dari rumusan yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai turunan Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Ikuti saja formulanya, yang jelas ga mungkin upah turun, yang diperlukan dalam kondisi terjadi
penciutan lapangan kerja tentu fleksibilitas. Bagusnya, itu sudah diatur UU Cipta Kerja," kata
Hariyadi melalui sambungan telepon, Rabu (8/9/2021).

Berdasar pada pasal 26 ayat 3 PP Nomor 36 Tahun 2021, disebutkan perhitungan batas atas
UMP diperoleh dari rata-rata konsumsi per kapita dikali dengan rata-rata banyaknya anggota
rumah tangga lalu dibagi rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja setiap rumah
tangga.

Sementara itu, batas bawah UMP diperoleh dari perhitungan 50 persen dari batas atas UMP.
Belakangan nilai UMP yang berlaku disesuaikan pada rentang nilai tertentu di antara batas atas
dan batas bawah UMP pada wilayah terkait.

"Sebelum tahun 2015, kita pusing upah bisa naik sampai 70 persen. Ngaturnya bagaimana? Itu
kejadian tahun 2012," tuturnya.

Apalagi, dia menambahkan kondisi pandemi menuntut adanya percepatan pemulihan ekonomi
melalui penyerapan tenaga kerja di tengah masyarakat.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menuturkan
penetapan upah minimum provinsi atau UMP 2022 sepenuhnya menggunakan data
perekonomian makro dan ketenagakerjaan tahun berjalan.

"Penghitungan UMP berdasar pada kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan yang meliputi
daya beli, median upah dan tingkat penyerapan tenaga kerja. Semua data itu kita peroleh dari
lembaga yang memiliki kewenangan," kata Anwar melalui pesan tertulis kepada Bisnis, Rabu
(8/9/2021).

Kendati demikian, Anwar tidak menampik, adanya sejumlah perdebatan selama pembahasan
penetapan UMP itu di forum tripartit beberapa pekan terakhir. Perdabatan itu terkait dengan
besaran UMP tahun depan.

"Biasa dalam diskusi dewan pengupahan ada hal-hal yang berbeda pendapat. Namun semua
basisnya adalah data yang diambil dari lembaga yang punya otoritas," kata dia.

Hanya saja, dia enggan membeberkan potensi kenaikan UMP tahun depan menyusul kondisi
pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2021 yang bergerak positif di posisi 7,07 persen.

"Belum bisa kami sampaikan," tuturnya.

15