Page 13 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 SEPTEMBER 2021

Ida menekankan bahwa pihaknya selalu meminta PHI Jamsos untuk tidak berhenti
mensosialisasikan UU 11/2020 guna menghindarkan adanya salah interpretasi dari UU tersebut.
Menaker Ida Fauziyah mengakui sedikit sekali perusahaan menerapkan Struktur dan Skala Upah
(SUSU), padahal SUSU merupakan pintu masuk untuk memperkuat perlindungan pengupahan
kepada pekerja yang sudah bekerja di atas 12 bulan. Bahkan praktek di lapangan, perusahaan-
perusahaan menggunakan upah minimum sebagai standar upah. “Itu masalahnya, jadi tidak
menghargai, tidak ada merit system (kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)
berdasarkan kualitas, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar). Ini sebenarnya problem,
meski filosofinya sudah benar, kita dorong agar orang bekerja dihargai sesuai dedikasi, loyalitas,
kompetensi, dan skills, " katanya.

Menaker Ida Fauziyah menyadari UU Cipta Kerja membutuhkan waktu untuk mencapai titik ideal.
Saat ini, diakuinya, masih dihadapkan masa transisi, yang bisa dimanfaatkan berbagai pihak
untuk mencari momentum masa transisi untuk kepentingannya sendiri. “Masa transisi banyak
hal bisa terjadi. Saya senang bapak-bapak mengkomunikasikan kepada kami, sehingga kami
tahu sesungguhnya implementasi UU 11/2020 ini, pada prakteknya membutuhkan kesabaran
secara obyektif untuk melihat UU ini,“ katanya.

Meski demikian, dalam kondisi sesulit apapun, Ida Fauziyah tetap mendorong perlunya dialog
secara bipartit kepada perusahaan karena akan lebih cepat menyelesaikan permasalahan.
Kondisi internal perusahaan itu yang tahu hanya pengusaha dan pekerja. “Jadi berkali-kali, kita
tekankan dialog-dialog, kondisi kesulitan pun tetap disampaikan manajemen perusahaan kepada
pekerja secara terbuka dan kekeluargaan, “ ujarnya.

Dirjen PHI dan Jamsos, Indah Anggoro Putri, menambahkan, agenda FSPMI melakukan audiensi
yakni menyampaikan informasi dan kondisi permasalahan hubungan industrial di sektor industri
otomotif di Indonesia, sejak sebelum masa pendemi Covid-19, hingga masa pandemi sekarang
ini. “Saya akan tindaklanjuti Bu Menteri, dialog bipartit memang menjadi salah tugas utama saya
sebagai Dirjen PHI Jamsos. Kita kemarin sudah sukses di sektor perhotelan, dan sektor otomotif
yang belum kami sentuh, akan kami sentuh. Yakni dengan memfasilitasi dialog bipartit bersama
perwakilan manajamen otomotif,“ katanya.

Sementara Riden Hitam Aziz menyatakan pihaknya menemui Menaker Ida Fauziyah dalam
rangka memberi informasi dan kondisi hubungan industrial di sektor otomotif merk, sebelum dan
selama masa pandemi COVID-19. Termasuk juga menjelaskan dari sisi produksi, dan sisi
hubungan industrial serta pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). “Sikap FSPMI tetap
obyektif, karena perusahaan sudah normal dan bisnis sudah berjalan. Hal-hal yang selama ini
didapat pekerja, tidak direduksi,“ ujar Riden Hitam Aziz.

12