Page 99 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 SEPTEMBER 2021
P. 99
"Kami terus berkomunikasi dari mulai sebelum PPKM hingga saat ini. Komunikasi ini tentunya
juga melibatkan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta koordinasi dengan lintas
kementerian/lembaga," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (8/9/2021).
Ida mengungkapkan terus berkoordinasi dengan otoritas Taiwan. Selain itu, pemerintah juga
berupaya menunjukkan keseriusan Indonesia dalam pengelolaan proses persiapan untuk
meminimalkan risiko terinfeksi COVID-19.
"Pemerintah juga terus berupaya melakukan penjajakan, penyiapan, kerja sama dengan negara-
negara, meski pun dengan rencana implementasi tidak dalam waktu dekat," tuturnya.
Ida menjelaskan bekerja baik di dalam maupun di luar negeri, merupakan hak dan pilihan setiap
tenaga kerja. Untuk itu, pemerintah wajib memfasilitasinya melalui layanan, serta pengaturan
atau tata kelola pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia.
"Pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam melindungi kepentingan CPMI atau PMI beserta
keluarganya dalam rangka mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak dalam keseluruhan
kegiatan baik sebelum bekerja, selama bekerja maupun setelah bekerja," jelasnya.
Ia pun mencontohkan bagaimana dibukanya penempatan PMI ke Hong Kong kembali per 30
Agustus 2021, melalui rangkaian negosiasi oleh Perwakilan RI dan koordinasi lintas
kementerian/lembaga terkait penyiapan mekanisme teknis untuk pemenuhan persyaratan yang
diminta Pemerintah Hong Kong.
Kendati demikian, setiap negara berhak mengambil kebijakan masing-masing dalam rangka
pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Salah satunya terkait penutupan sementara
akses bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
"Tidak dipungkiri terdapat kebijakan negara penerima yang untuk sementara menutup masuknya
pekerja migran Indonesia ke negara tersebut," pungkasnya.
98
