Page 272 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JANUARI 2021
P. 272
Judul Menaker Beberkan Pentingnya SDC untuk Atasi Masalah
Ketenagakerjaan
Nama Media detik.com
Newstrend Skill Development Center
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5338125/menaker-
beberkan-pentingnya-sdc-untuk-atasi-masalah-ketenagakerjaan
Jurnalis Faidah Umu Safuroh
Tanggal 2021-01-18 10:43:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Yang dibutuhkan kita ini kemauan kita untuk
bersinergi. Udah mutlak itu. Kita punya keterbatasan, tapi keterbatasan itu harus diatasi dengan
sinergi. Saya yakin dan percaya, kalau kita mau bersinergi dan kolaborasi, itu yang seneng
masyarakat, rakyatnya
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Mohon terus dilakukan, Pak, agar SDC itu ada
di semua kabupaten/kota. SDC itu untuk mengenali seluruh kebutuhan masyarakat kaitannya
dengan ketenagakerjaan
negative - Budi Hartawan (Direktur Jenderal Binalattas Kemnaker) Untuk itu, Kemnaker melalui
BLK Padang bekerja sama dengan Disnaker Provinsi Sumatera Barat membentuk SDC Provinsi
Sumatera Barat
neutral - Nasrizal (Kepala Disnakertrans Sumbar) Jadi ketika program atau SDC dipelajari
sedemikian rupa ini konsep luar biasa. Untuk mengatasi pengangguran ini tidak bisa one man
show, harus sinergi
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pihaknya telah menggagas Skill
Development Center (SDC) di daerah. Hal ini dilakukan untuk menyinergikan kerja pemerintah
pusat dan daerah dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan. Menurutnya, jika terjadi
sinergi, maka masyarakat yang dapat memperoleh keuntungannya.
Ida mengatakan pada dasarnya persoalan ketenagakerjaan adalah urusan wajib pemerintah
daerah. Namun, Kemnaker tidak hanya meletakkan persoalan ketenagakerjaan kepada
pemerintah daerah, tetapi juga mengambil tanggung jawab secara bersama-sama. Hal itu juga
sebagai wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
271
