Page 277 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JANUARI 2021
P. 277
Judul Demo UU Cipta Kerja di MK, KSPI Sebut Peserta Aksi Lakukan Rapid
Test Antigen
Nama Media tempo.co
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://metro.tempo.co/read/1424259/demo-uu-cipta-kerja-di-mk-kspi-
sebut-peserta-aksi-lakukan-rapid-test-antigen
Jurnalis Adam Prireza
Tanggal 2021-01-18 09:58:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Said Iqbal (ketua KSPI) Jumlah peserta aksi 30 orang saja dengan physical distancing
yang ketat, harus dites rapid antigen di lokasi aksi, pakai masker, bawa hand sanitizer, peserta
aksi disemprot disinfektan, dan waktu aksi hanya 2 jam
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Buruh di seluruh pabrik sudah terbiasa dirapid test karena
setiap hari kerja masuk 8 jam per hari seperti biasanya
Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal mengatakan jumlah peserta
aksi demonstrasi buruh di Mahkamah Konstitusi hari ini, Senin, 18 Januari 2021, hanya 30 orang.
Menurut Said, hal itu dilakukan agar peserta demonstrasi yang akan berlangsung pukul 10.00-
12.00 WIB nanti dapat tetap menerapkan protokol kesehatan.
DEMO UU CIPTA KERJA DI MK, KSPI SEBUT PESERTA AKSI LAKUKAN RAPID TEST
ANTIGEN
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal mengatakan jumlah peserta
aksi demonstrasi buruh di Mahkamah Konstitusi hari ini, Senin, 18 Januari 2021, hanya 30 orang.
Menurut Said, hal itu dilakukan agar peserta demonstrasi yang akan berlangsung pukul 10.00-
12.00 WIB nanti dapat tetap menerapkan protokol kesehatan.
"Jumlah peserta aksi 30 orang saja dengan physical distancing yang ketat, harus dites rapid
antigen di lokasi aksi, pakai masker, bawa hand sanitizer, peserta aksi disemprot disinfektan,
dan waktu aksi hanya 2 jam," ujar Said saat Tempo hubungi lewat pesan pendek pagi ini.
Para buruh yang akan berkumpul terlebih dahulu di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha
hendak menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law Undang-Undang atau UU Cipta Kerja
dan menuntut kenaikan UMSK 2021.
276
