Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JANUARI 2021
P. 55
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan secara gamblang poin-poin utama yang akan
diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP). RPP ini diketahui adalah aturan turunan dari UU Cipta Kerja yang disahkan pemerintah
akhir tahun lalu.
Dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Senin 18 Januari 2021, Ida menjelaskan,
beberapa negara telah menerapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau unemployment
protection ini. Seperti Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia.
INTIP KRITERIA PHK DALAM RPP JAMINAN KEHILANAN PEKERJAAN
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan secara gamblang poin-poin utama yang akan
diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP). RPP ini diketahui adalah aturan turunan dari UU Cipta Kerja yang disahkan pemerintah
akhir tahun lalu.
Dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Senin 18 Januari 2021, Ida menjelaskan,
beberapa negara telah menerapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau unemployment
protection ini. Seperti Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia.
"Penerapan system Jaminan kehilangan pekerjaan di negeri-negara tersebut dapat dijadikan
sebagai benchmarking dalam mendesain sistem Jaminan Kehilangan pekerjaan di Indonesia,"
kata Ida.
Ida pun menjabarkan substansi yang terdapat dalam RPP JKP. Pertama soal kepesertaan
program JKP berasal dari peserta penerima upah dan harus mengikuti empat program yaitu
Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan
Pensiun (JP).
Kedua, penyelenggara program JKP yang terdiri atas BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker.
Untuk BPJS Ketenagakerjaan berkaitan dengan cash benefit bagi pekerja, sementara Kemnaker
berkaitan dengan pelatihan dan mencari kerja.
Poin ketiga adalah kriteria PHK. Perusahaan bisa melakukan PHK apabila melakukan
penggabungan, perampingan, atau efisiensi perubahan status kepemilikan perusahaan.
Kemudian, terjadi kerugian, tutup dan pailit, serta pengusaha melakukan kesalahan terhadap
pekerja.
"Kriteria tersebut dengan mengecualikan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), pensiun,
meninggal, dan cacat total," tegasnya.
Keempat, eligibilitas. Adapun ketentuan minimal masa kepesertaan program JKP ialah 24 bulan,
masa iuran 12 bulan. Dan, membayar iuran berturut-turut selama 6 bulan.
"Kenapa 6 bulan (Pembayaran iuran berturut-turut), agar (besar) peluang manfaat ini bisa
didapatkan oleh pekerja," tambahnya.
Kelima, manfaat bagi pekerja. Manfaat program JKP diberikan selama paling lama 6 bulan.
Dengan persentase tertentu dari upah dilaporkan atau rata-rata upah nasional.
"Untuk cash benefi t memang tidak 100 persen upah, karena status penerima tidak bisa
disamakan seperti pekerja. Itu sebabnya manfaatnya bukan hanya upah saja tapi vokasional
training dan akses penempatan," ungkapnya.
54
