Page 57 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JANUARI 2021
P. 57
Judul Pemerintah Minta Sidang Pengujian UU Cipta Kerja di MK Ditunda
Nama Media liputan6.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4460633/pemerintah-minta-
sidang-pengujian-uu-cipta-kerja-di-mk-ditunda
Jurnalis Nila Chrisna Yulika
Tanggal 2021-01-18 23:48:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - I Ketut Hadi Priatna (Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Kami mewakili dari pemerintah menyampaikan
permohonan untuk penundaan sidang berhubung kami masih memerlukan waktu yang cukup
untuk menyusun keterangan dari pemerintah atas permohonan dari pemohon
negative - Imam Nasef (kuasa hukum pemohon) Dengan segala hormat, kami berposisi pada
menolak keterangan yang akan disampaikan oleh pemerintah dan/atau DPR dan kami mohon
agar Majelis Yang Mulia untuk menyatakan tidak diterima karena beberapa alasan
Ringkasan
Pemerintah meminta sidang pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja ( UU Cipta Kerja ) ditunda karena membutuhkan waktu untuk menyusun keterangan.
Sidang tersebut sedianya diagendakan untuk mendengar keterangan dari DPR dan pemerintah.
Tetapi DPR berhalangan hadir dan pemerintah dalam pun meminta sidang UU Cipta Kerja
penundaan.
PEMERINTAH MINTA SIDANG PENGUJIAN UU CIPTA KERJA DI MK DITUNDA
Pemerintah meminta sidang pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja ( UU Cipta Kerja ) ditunda karena membutuhkan waktu untuk menyusun keterangan.
Sidang tersebut sedianya diagendakan untuk mendengar keterangan dari DPR dan pemerintah.
Tetapi DPR berhalangan hadir dan pemerintah dalam pun meminta sidang UU Cipta Kerja
penundaan.
"Kami mewakili dari pemerintah menyampaikan permohonan untuk penundaan sidang
berhubung kami masih memerlukan waktu yang cukup untuk menyusun keterangan dari
pemerintah atas permohonan dari pemohon," ujar Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan
56
