Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JANUARI 2021
P. 58
Hubungan Masyarakat Kemenko Perekonomian I Ketut Hadi Priatna dalam sidang secara daring
di Jakarta, Senin (18/1/2021).
Menanggapi permintaan penundaan itu, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman
mengingatkan lembaga yang dipimpinnya akan mulai menggelar sidang sengketa hasil pilkada
pada 26 Januari 2021.
Khawatir penundaan sidang akan cukup lama, kuasa hukum pemohon Imam Nasef meminta
agar majelis hakim menolak keterangan yang akan disampaikan oleh pemerintah dan DPR.
"Dengan segala hormat, kami berposisi pada menolak keterangan yang akan disampaikan oleh
pemerintah dan/atau DPR dan kami mohon agar Majelis Yang Mulia untuk menyatakan tidak
diterima karena beberapa alasan," tutur Imam Nasef seperti dikutip dari Antara.
Permintaan itu disebut akan dibahas lebih lanjut majelis hakim.
Adapun permohonan pengujian UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu diajukan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama sejumlah organisasi serikat pekerja.
Para pemohon mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83
UU Cipta Kerja.
Hal-hal yang dipersoalkan dalam pasal-pasal tersebut adalah tenaga kerja asing, jaminan sosial,
lembaga pelatihan kerja, pelaksanaan penempatan tenaga kerja, perjanjian kerja waktu tertentu,
waktu kerja, pekerja alih daya, cuti, upah minimum dan pengupahan.
57
