Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JANUARI 2021

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menjelaskan, substansi yang terdapat dalam
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Menurutnya beberapa negara telah menerapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(Unemployment Protection) seperti Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia.

"Penerapan system Jaminan kehilangan pekerjaan di negeri-negara tersebut dapat dijadikan
sebagai benchmarking dalam mendesain sistem Jaminan Kehilangan pekerjaan di Indonesia,"
kata Menaker Ida di Jakarta, Senin (18/1/2021).

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan antara lain instansi yang menjadi regulator, teknis
operasional, manfaat program, kualifikasi yang mendapatkan manfaat program, durasi dari
manfaat program JKP tersebut, serta cakupan kepesertaan.

Lebih lanjut dia menerangkan, subtansi yang terdapat dalam RPP JKP yaitu pertama, kepesertaan
program JKP berasal dari peserta penerima upah dan harus mengikuti empat program yaitu
Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan
Pensiun (JP).

Kedua, penyelenggara program JKP yang terdiri atas BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker.
Untuk BPJS Ketenagakerjaan berkaitan dengan cash benefit, sementara Kemnaker berkaitan
dengan pelatihan dan mencari kerja.
Ketiga, kriteria PHK dengan melakukan penggabungan, perampingan, atau efisiensi perubahan
status kepemilikan perusahaan, kerugian, tutup dan pailit, serta pengusaha melakukan
kesalahan terhadap pekerja. Kriteria tersebut dengan mengecualikan PKWT, pensiun, meninggal,
dan cacat total.

Keempat, eligibilitas. Adapun ketentuan minimal masa kepesertaan prpgram JKP ialah 24 bulan,
masa iuran 12 bulan, dan membayar iuran berturut-turut selama 6 bulan. Kelima, manfaat.
Manfaat program JKP diberikan selama paling lama 6 bulan dengan persentase tertentu dari
upah dilaporkan atau rata-rata upah nasional.

Keenam, dari sisi iuran terdapat batas atas upah, yakni sesuai plafon (ceiling) Jaminan Pensiun
atau menggunakan rata-rata upah nasional. Adapun sumbernya dari rekomposisi iuran JKK,
modal awal, dan iuran pemerintah.
"Semua ini telah ditentukan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Tentang Cipta
Kerja). Kami mem-brackdown-nya dalam aturan pemerintah," ucapnya.

Terkait penyusunan RPP JKP, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga
terkait penyusunan RPP tentang JKP, terutama dengan kementerian keuangan dan sekarang
sedang dalam proses finalisasi. "Dalam waktu dekat akan membahas draf RPP JKP bersama
tripartit. Ini baru draf karena kami dalam proses penyusunan RPP nya," ujar Menaker Ida.(akr).

59