Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JANUARI 2021
P. 63
Ida bercerita, Malaysia membuat program perlindungan bagi karyawan yang terkena pemutusan
hubungan kerja (PHK) alias mereka yang menganggur pada tahun 2011. Hanya saja, aturan ini
kemudian berlaku pada 2018.
Adapun manfaat program jaminan korban PHK adalah, dan.
Manfaat tersebut diberikan selama enam bulan. Agar bisa menerima manfaat tersebut, peserta
harus mengiur 12 bulan selama 24 bulan kepesertaan.
Itu berbeda dengan yang dilaksanakan pemerintah Jepang dan Korea Selatan.
Jepang melakukan inisiasi program jaminan bagi pengangguran pada tahun 1947 dan berlaku
pada tahun 1974. Pekerja menerima manfaat tunjangan pengangguran, layanan stabilitas
ketenagakerjaan dan layanan pengembangan SDM.
Untuk pekerja yang meninggalkan pekerjaan secara sukarela mendapatkan manfaat selama tiga
sampai lima bulan, dan difabel mendapat bantuan lima sampai 12 bulan.
Di Korea Selatan, pengangguran mendapat jaminan sebagai program perlindungan tiga sampai
enam bulan bagi masyarakat berusia kurang dari 30 tahun, untuk usia 31-50 tahun mendapatkan
manfaat selama tiga sampai tujuh bulan, dan usia lebih dari 51 tahun atau cacat akan
mendapatkan manfaat selama tiga sampai delapan bulan.
Saat ini, kata Ida, aturan terkait JKP masih dalam tahap finalisasi. "Kami akan menyelesaikan
rancangan peraturan pemerintah (RPP) JKP pekan ini," janji Ida.
Di Indonesia, masyarakat yang berhak mendapatkan manfaat dari JKP adalah mereka yang
terkena PHK karena perusahaan tempatnya bekerja melakukan penggabungan atau efisiensi
perubahan status kepemilikan serta perusahaan yang merugi.
Adapun informasi yang didapat KONTAN, besaran uang tunai dalam jaminan manfaat ini sekitar
45% dari upah terakhir pekerja yang dilaporkan perusahaan. Sedangkan untuk besaran satuan
biaya pelatihan masih dibahas.
Meskipun demikian, pekerja tidak akan mendapatkan uang tunai sekitar 45% dari upah terakhir
setiap bulan selama 6 bulan. Konsep yang ditetapkan adalah pekerja mendapatkan uang tunai
sebesar 45% dari upah terakhir per bulan selama 3 bulan, dan 25% untuk 3 bulan berikutnya.
Adapun penetapan pemberian uang tunai sebesar 45% dari gaji terakhir ini tidak dilakukan
selama 6 bulan karena harapannya pekerja sudah bisa segera mendapatkan pekerjaan lagi.
62
