Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JANUARI 2021

GAJI TAMBAHAN KARYAWAN MURNI DARI APBN, BUKAN UANG PEKERJA DI
BPJSTK
Gaji Tambahan Karyawan Murni dari APBN, Bukan Uang Pekerja di BPJSTK Rina Anggraeni Senin,
18 Januari 2021 - 20:43 WIB loading.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan anggaran bantuan subsidi upah (BSU)
bukan berasal dari uang pekerja yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Foto/Dok

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan anggaran bantuan subsidi upah (BSU)
bukan berasal dari uang pekerja yang ada di BPJS Ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan, anggaran yang digunakan untuk
program Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji adalah murni berasal dari APBN.

"Dalam menggunakan uang APBN bukan uangnya pekerja yang ada di BPJS Ketenagakerjaan.
Saya sudah sampaikan di mana-mana bahwa sama sekali tidak menggunakan uang pekerja yang
ada di BPJS Ketenagakerjaan," kata Menaker Ida dalam Rapat virtual, Senin (18/1/2021).

Lebih lanjut Ia menambahkan, saat ini pemerintah memberikan reward atau penghargaan
kepada pekerja dan perusahaan yang telah mempercayakan jaminan sosialnya kepada BPJS
Ketenagakerjaan "Nanti bisa mengkonfirmasi kepada BPJS Ketenagakerjaan, setelah itu banyak
sekali inisiatif-inisiatif baru dari perusahaan-perusahaan, yang kemudian termotivasi
mendaftarkan atau pekerjanya untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," tandasnya.
Secara rinci, subsidi gaji/upah gelombang/termin I telah tersalurkan kepada 12.293.134 orang,
dengan realisasi anggaran mencapai Rp14.751.760.800.000 atau setara 99,11 persen.
Sedangkan gelombang/termin II telah tersalurkan kepada 12.244.169 orang dengan realisasi
anggaran mencapai Ro14.693.022.800.000 atau jika diprosentasekan sebesar 98,71 persen.
"Total penerima BSU secara nasional sebanyak 12.403.896 orang, dengan rata-rata gaji Rp3,12
juta dan total perusahaan yang pekerjanya penerima bantuan subsidi upah sebanyak 413.649
perusahaan," bebernya.

Menaker menjelaskan, rekening yang belum dapat tersalurkan dikarenakan beberapa hal seperti
duplikasi data, nomor rekening yang tidak valid, rekening sudah tutup atau terblokir karena pasif
dalam jangka waktu yang lama, serta rekening tidak sesuai dengan NIK, dibekukan.

"Untuk menyelesaikan permasalahan itu, ada kendala waktu yang terbatas karena akhir
Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan ke kas negara sebagaimana ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan," ujarnya. (akr).

66