Page 90 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JANUARI 2021

PEMROV NTB KOMIT LINDUNGI PEKERJA DAN BURUH MIGRAN

Salah satu komitmen Pemerintah Provinsi NTB adalah meningkatkan perlindungan secara masif
kepada seluruh tenaga kerja, baik tenaga kerja dalam daerah maupun tenaga kerja migran.

Perlindungan itu akan diperkuat kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan sebagai lembaga yang memberikan jaminan kecelakaan dan jaminan kematian
bagi tenaga kerja yang sudah terdaftar sebagai anggota.

"Karena itu, saya minta kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan sosialisasi masif kepada
seluruh masyarakat agar mereka memahami bahwa pentingnya pekerja mendapatkan jaminan
kecelakaan maupun kematian setelah terdaftar sebagai anggota," tegas Wakil Gubernur NTB,
Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., pada acara penyerahan penghargaan pemenang PLKK award
2020, Pemeberian Santunan JKN Pekerja Imigran dan penandatanganan PKS Dinas Koperasi
UKM di Aula Rinjani RSUP NTB, Selasa (12/01/2021).

Untuk itu, Ummi Rohmi sapaan akrabnya menjelaskan, selain mendapatkan jaminan dan
santunan, tenaga kerja juga akan terlindungi dari segala beban biaya perawatan. Sehingga
beban keluarga sangat terbantu ketika terjadi hal-hal yang tak diinginkan yang dialami oleh para
pekerja itu sendiri. Menurutnya, para pekerja dengan jenis pekerjaan yang berat tentu memiliki
potensi kecelakaan bahkan kematian yang tinggi pula.
"Dengan potensi itu, maka para pekeja harus memiliki perlidungan yang lebih masif lagi. Salah
satunya adalah mendaftarkan diri sebagai anggota BPJS Ketenagarkerjaan. Karena keselamatan
seluruh tenaga kerja di NTB harus ditingkatkan perlindungannya," harap Ummi Rohmi.

Selain itu, ia juga mengingatkan kepada para pekerja migran atau buruh migran untuk mengikuti
prosedur yang ditentukan. Jangan sampai menjadi buruh migran yang ilegal yang akan
menyulitkan pemerintah untuk mendeteksi keberadaan buruh migran jika terjadi segala macam
petaka yang dialami oleh pekerja itu sendiri. Apalagi jika musibah yang dialami terjadi di negara
orang, otomatis akan sulit dibantu oleh pemerintah maupun pihak terkait.

"Pekerja NTB yang keluar negeri harus yang legal. Ini yang menjadi ikhtiar kita bersama.
Pemprov NTB juga sudah melakukan MoU dengan sepuluh kabupaten kota untuk membentengi
pekerja migran yang ilegal," jelasnya.
Dijelaskan Ummi Rohmi, artinya pemerintah tidak pernah melarang masyarakat untuk mencarih
nafkah di luar negeri, tetapi mencari nafkahnya harus dengan cara yang baik yaitu dengan cara
yang legal sesuai dengan prosedur yang ada. Pasalnya, dari 87 orang tenaga kerja migran yang
mengalami kecelakaan, ternyata hanya 17 orang buruh migran yang legal dan mendapatkan
bantuan serta santunan. Artinya, sisanya 70 orang adalah pekerja ilegal.

"Untuk kedepannya, kita harus mampu mencegah pekerja migran yang ilegal. Semua ini demi
kebaikan dan keselamatan pekerja itu sendiri," tegasnya.
Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan NTB, Adventus Edison Souhuwat menjelaskan, jumlah
Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB yang masih aktif sebagai anggota BPJS
Ketenagakerjaan sebanyak 11.900 anggota dari 18.000 anggota yang terdaftar. Penurunan
jumlah anggota aktif dan tidak aktif disebabkan oleh moratorium atau penundaan keluar negeri
dikarenakan pandemi Covid-19.

"Terutama lock down yang ditetapkan oleh Negara Malaysia, karena 90 persen PMI asal NTB
bekerja di negeri jiran tersebut," katanya.

Dijelaskannya, BPJS Ketenagakerjaan akan terus meningkatkan jaminan kecelakaan dan
kematian kepada pekerja dalam daerah maupu pekerja migran. Karena mengingat langkah ini

89