Page 94 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JANUARI 2021
P. 94
Judul Draft RPP UU Ciker : Di PHK Tak Ada Lagi Penggantian Perumahan dan
Pengobatan
Nama Media kumparan.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://kumparan.com/suhari-ete/draft-rpp-uu-ciker-di-phk-tak-ada-
lagi-penggantian-perumahan-dan-pengobatan-1uxo2QEpn21
Jurnalis Suhari Ete
Tanggal 2021-01-12 13:57:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pengaturan mengenai hak akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengalami
sejumlah perubahan. Salah satunya adalah aturan mengenai penggantian perumahan serta
pengobatan dan perawatan.
Dalam draf RPP Ciptaker tentang perjanjian waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu
istirahat, serta pemutusan hubungan kerja, tidak terdapat aturan mengenai uang penggantian
perumahan serta pengobatan dan perawatan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
DRAFT RPP UU CIKER : DI PHK TAK ADA LAGI PENGGANTIAN PERUMAHAN DAN
PENGOBATAN
Pengaturan mengenai hak akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengalami
sejumlah perubahan. Salah satunya adalah aturan mengenai penggantian perumahan serta
pengobatan dan perawatan.
Dalam draf RPP Ciptaker tentang perjanjian waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu
istirahat, serta pemutusan hubungan kerja, tidak terdapat aturan mengenai uang penggantian
perumahan serta pengobatan dan perawatan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Pemerintah hanya menyisakan 2 ayat mengenai uang penggantian hak untuk cuti tahunan yang
belum diambil dan belum gugur serta biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarga ke
tempat di mana pekerja diterima bekerja.
Adapun, dalam RPP Ciptaker urusan pesangon diatur mulai dari pemberian 1 bulan upah untuk
pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun hingga 9 bulan upah bagi yang memiliki masa
kerja 8 tahun atau lebih.
93
