Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JANUARI 2021
P. 99
PEMERINTAH HARUS PASTIKAN KESELAMATAN PEKERJA INDONESIA DI 17
NEGARA TUJUAN
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kurniasih Mufidayati
mendukung pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) di tengah meningkatnya angka
pengangguran terbuka di Tanah Air.
Kendati demikian, Mufida mengingatkan, agar pemerintah menjamin keselamatan PMI di 17
negara tujuan karena saat ini pandemi virus Corona (Covid-19) baik di Tanah Air maupun banyak
negara masih tinggi.
Sekadar diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menetapkan 17 negara tujuan
penempatan bagi Pekerja Migran melalui Kepdirjen Nomor 3/100/PK.02.02/I/2021.
"Utamakan perlindungan dan kesehatan PMI sebab 17 negara tujuan juga terdampak Covid-19
yang tinggi. Kita minta agar Kemenaker membuat protokol kesehatan khusus PMI dan
sosialisasikan dengan massif," kata Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (12/1/2021).
( Dia mengusulkan agar PMI yang berangkat adalah yang sudah memiliki pengalaman bekerja
di luar negeri. Sebab, mereka yang pernah bekerja di luar negeri akan lebih mudah melakukan
adaptasi dalam kondisi pandemi seperti ini.
"Kalau yang belum pengalaman akan dua kali adaptasi, pertama bisa jadi adaptasi dengan kultur
negara dan pekerjaan. Kedua adaptasi dengan pandemi di luar negeri," ujarnya.
Selain itu, dia juga meminta pengiriman PMI pada masa pandemi dengan fasilitas protkes dari
pemerintah yang lebih komprehensif, termasuk fasilitas tes PCR yang standar luar negri sebelum
keberangkatan. Agar tidak ada lagi penolakan hasil PCR atau pengulangan PCR karena dianggap
tidak akurat.
"Pastikan yang dikirim tidak punya riwayat penyakit bawaan kemudian soal tes wajib PCR.
Jangan sampai peristiwa ditutupnya Taiwan sebagai negara tujuan kembali terulang. Calon PMI
yang akan dirugikan," katanya.
Sementara untuk solusi bagi calon PMI yang belum berpengalaman adalah pemberian insentif
bagi UMKM dengan penguatan tenaga kerja mandiri. "Pelatihan tenaga kerja mandiri untuk
menuju UMKM mandiri perlu mendapat insentif tinggi di saat banyak anak negeri kehilangan
pekerjaan," pungkasnya.
98
