Page 5 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 FEBRUARI 2021
P. 5
Judul Pemerintah Beri Kemudahan Pelaku Koperasi dan UMKM
Nama Media Suara Merdeka
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg3
Jurnalis 37
Tanggal 2021-02-05 06:07:00
Ukuran 281x92mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 18.546.000
News Value Rp 55.638.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Arif Rahman Hakim (Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM) Koperasi dan UMKM
dalam UU Cipta Kerja mendapatkan perhatian khusus, sehingga diharapkan pelaku koperasi dan
UMKM dapat menjalankan usahanya dengan kepastian dan dapat bertumbuh menjadi usaha
yang tangguh
positive - Arif Rahman Hakim (Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM) Koperasi dan UMKM
dalam UU Cipta Kerja mendapatkan perhatian khusus, sehingga diharapkan pelaku koperasi dan
UMKM dapat menjalankan usahanya dengan kepastian dan dapat bertumbuh menjadi usaha
yang tangguh.
positive - Arif Rahman Hakim (Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM) Dalam RPP ini terdapat
beberapa pengaturan bagi koperasi dan UMKM dalam rangka memberikan kepastian hukum,
untuk menjalankan usahanya serta pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM.
agar dapat mengembangkan usahanya
neutral - Arif Rahman Hakim (Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM) ujar Arief. Kemudahan
lain bagi UMK yang diatur dalam RPP ini adalah perizinan berusaha. UMK nanti diberikan
kemudahan dalam proses perizinan, yaitu UMK yang memiliki risiko rendah terhadap kesehatan,
keselamatan, dan lingkungan akan diproses dalam perizinan tunggal yang terdiri atas perizinan
berusaha, sertifikat jaminan halal dan sertifikat nasional Indonesia
Ringkasan
Rancangan peraturan pemerintah (RPP) sektor koperasi dan UMKM sebagai aturan turunan dari
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. dipastikan akan memberikan kemudahan,
pelindungan, dan pengoptimalan pelaksanaan pemberdayaan.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim dalam keterangannya Rabu (3/2)
mengatakan, pengaturan mengenai koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dalam aturan
turunan atau RPP dari UU CK menjadi substansi yang cukup penting.
4