Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 FEBRUARI 2021

PEMERINTAH BERI KEMUDAHAN PELAKU KOPERASI DAN UMKM

Rancangan peraturan pemerintah (RPP) sektor koperasi dan UMKM sebagai aturan turunan dari
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. dipastikan akan memberikan kemudahan,
pelindungan, dan pengoptimalan pelaksanaan pemberdayaan.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim dalam keterangannya Rabu (3/2)
mengatakan, pengaturan mengenai koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dalam aturan
turunan atau RPP dari UU CK menjadi substansi yang cukup penting.

"Koperasi dan UMKM dalam UU Cipta Kerja mendapatkan perhatian khusus, sehingga diharapkan
pelaku koperasi dan UMKM dapat menjalankan usahanya dengan kepastian dan dapat
bertumbuh menjadi usaha yang tangguh." katanya.

Dia mengatakan, penyusunan RPP dalam hal pemberian kemudahan, pelindungan, dan
pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM itu telah dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan
UKM sejak Oktober 2020. Pembahasannya juga melibatkan kementerian/lembaga. pemerintah
daerah, asosiasi, pelaku UMKM. gerakan koperasi, dunia pendidikan, serta dunia usaha.

Diuji Publik

Rancangan awal peraturan pemerintah tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan
koperasi dan UMKM yang telah selesai disusun tersebut, kemudian diuji publik pada 5 November
2020. untuk mengetahui sejauh mana tingkat penerimaan publik atas ketentuan yang telah
diatur dalam RPP tersebut. Uji publik juga sebagai sarana untuk menerima masukan dan saran
yang lebih mendalam terhadap RPP.

Pada proses selanjutnya. RPP yang telah disempurnakan kemudian pada 17-18 Desember 2020
disosialisasikan kepada pemerintah daerah, asosisasi. pelaku usaha UMKM. dan pelaku koperasi
di beberapa daerah, yaitu Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Banten, dan DKI Jakarta.
Sosialisasi juga dimaksudkan untuk menerima masukan kembali dalam rangka penyempurnaan
terhadap ketentuan yang telah diatur dalam RPP.

"Dalam RPP ini terdapat beberapa pengaturan bagi koperasi dan UMKM dalam rangka
memberikan kepastian hukum, untuk menjalankan usahanya serta pelindungan dan
pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM. agar dapat mengembangkan usahanya," katanya.

Ketentuan tersebut di antaranya kemudahan dalam penyelenggaraan koperasi terkait dengan
pelaksanaan rapat anggota secara daring, serta pelaporan yang dilakukan secara elektonik
maupun manual. Dalam RPP juga diatur mengenai usaha koperasi yang dapat dilaksanakan
sesuai dengan prinsip syariah.

Terkait pelindungan koperasi, diatur pula mengenai bidang usaha yang dapat dilakukan oleh
koperasi serta pemulihan usaha dalam hal terdampak bencana. Pengaturan lain mengenai
koperasi adalah terkait pelaksanaan pemberdayaan koperasi, di antaranya penetapan kebijakan
pemberdayaan koperasi dalam aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, dan keuangan.

'Terkait kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan UMKM, pada RPP ini telah diatur mengenai
perubahan kriteria UMKM. sehingga dapat sesuai dengan kondisi terkini. Perubahan kriteria
UMKM saat ini perlu dilakukan, mengingat aturan mengenai kriteria UMKM belum mengalami
perubahan selama 12 tahun, dengan kriteria yang baru, diharapkan pendebitan pemberdayaan
dapat lebih optimal dilaksanakan." ujar Arief.

Kemudahan lain bagi UMK yang diatur dalam RPP ini adalah perizinan berusaha. UMK nanti
diberikan kemudahan dalam proses perizinan, yaitu UMK yang memiliki risiko rendah terhadap
kesehatan, keselamatan, dan lingkungan akan diproses dalam perizinan tunggal yang terdiri atas

5