Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 FEBRUARI 2021
P. 7
perizinan berusaha, sertifikat jaminan halal dan sertifikat nasional Indonesia. "Pengaturan
perizinan usaha bagi UMK akan membawa terobosan yang cukup penting, yaitu UMK tidak akan
dikenai biaya untuk mengurus perizinan berusaha dan pemenuhan sertifikat standar." lanjutnya.
Sementara dalam hal pemberdayaan bagi UMKM. diatur mengenai penyelenggaraan basis data
tunggal UMKM, penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha UMKM pada infrastruktur
publik, pengelolaan terpadu UMK. fasilitasi HaKI. jaminan kredit program, pengalokasian 40%
pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah untuk UMK.
"Ada pula soal kemitraan dengan usaha besar, pemberian kemudahan dan insentif, penyediaan
pembiayaan, penciptaan wirausaha baru melalui penyelenggaraan inkubasi, serta dana alokasi
khusus bagi pemerintah daerah," kata Arif.
Rancangan peraturan pemerintah tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan
koperasi dan UMKM itu disebutkannya juga telah diharmonisasi dan mengalami pembulatan serta
pemantapan pada 15-21 Januari 2020, dengan Kementerian Hukum dan HAM serta melibatkan
kementerian/lembaga terkait.
Rancangan peraturan pemerintah yang telah selesai dilakukan penghar-monisasian, pembulatan,
dan pemantapan, untuk kemudian pada 29 Januari 2021 telah disampaikan kepada Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian untuk diteruskan kepada Kementerian Sekretariat Negara,
kemudian ditetapkan oleh Presiden. (bn-37)
6
