Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 FEBRUARI 2021

PEMERINTAH SIAPKAN SPSK PMI KE ARAB SAUDI, NETTY AHER: KITA TAK INGIN
KEJADIAN DI TAIWAN BERULANG
Jakarta - Pemerintah telah menyiapkan implementasi Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK)
untuk menempatkan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi yang diuji coba dengan 280
pekerja pada akhir Februari tahun ini. Melalui skema SPSK, sistem perjanjian/kontrak bagi
pekerja migran bukan lagi dengan user (pengguna/majikan), melainkan dengan pihak ketiga
berbadan hukum yang disebut syarikah (perusahaan).

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah memastikan kesiapan
pelaksanaan program SPSK penempatan PMI ke Arab Saudi tersebut agar kejadian penolakan
pekerja Indonesia di Taiwan tidak terjadi lagi.

"Pastikan kesiapan semua infrastruktur sistem satu kanal dalam ujicoba penempatan PMI ke
Arab Saudi, termasuk masalah kesehatan yang sangat penting di masa pandemi ini. Lakukan
semua prosedur dengan jujur dan transparan. Jangan sampai di negara tujuan terjadi masalah
yang tidak dinginkan seperti kejadian penolakan PMI di Taiwan," kata Netty dalam keterangan
medianya, Kamis (04/02/2020).

Sebagaimana diketahui, pemerintah Taiwan melarang penempatan PMI di Taiwan tanpa batas
waktu pada Rabu 16 Desember 2020. Taiwan menyebut Indonesia gagal meningkatkan akurasi
tes swab Covid-19 sehingga tak bisa menjamin keamanan pekerja migran yang kembali ke sana.

Menurut Netty, jika terjadi lagi penolakan PMI akibat pengabaian prosedur standar kesehatan
atau karena hal lain, tentu hal itu akan mencoreng wajah Indonesia di mata internasional untuk
kedua kalinya. "Jangan sampai dunia menilai Indonesia sembrono dan asal-asalan dalam
mengirimkan pekerja. Selain mencoreng nama negara, hal ini juga dapat berimbas pada
hubungan kerjasama dengan negara lainnya," katanya.

Netty juga menyinggung soal tingginya kasus COVID-19 di tanah air yang membuat sejumlah
negara waspada.

"Sangat wajar apabila banyak negara yang waspada hingga menutup akses masuk. Sedikit saja
kesalahan terjadi terutama soal prokes COVID-19, ini akan membuat negara-negara lain
kehilangan kepercayaannya. Dan tentunya ini dapat berdampak buruk terhadap kerjasama
penempatan PMI di masa yang akan datang," tukas Netty.

Sebelumnya, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
Suhartono menyampaikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah memanggil Asosiasi
Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) untuk memastikan kesiapan Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam mengimplementasikan SPSK tersebut.
(Jak).

70