Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 FEBRUARI 2021
P. 73
KABAR BAIK DAN BURUK SOAL GAJI PEKERJA DI AWAL 2021
JAKARTA, - Kuartal pertama tahun 2021 ini diwarnai sejumlah kabar mengenai penghasilan para
pekerja. Ada kabar menggembirakan, namun ada pula kabar buruk.
Kabar baiknya, kebijakan insentif pajak berupa pembebasan pajak karyawan tetap dilanjutkan
di tahun 2021 ini. Artinya, gaji yang diterima para pekerja bisa bertambah lantaran tidak dipotong
pajak.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menegaskan kebijakan ini merupakan bagian dari
program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021, terutama untuk masyarakat terdampak
pandemi Covid-19.
Ia memaparkan, pembebasan pajak karyawan atau pajak penghasilan (PPh) Pasal 21
menggunakan mekanisme ditanggung pemerintah (DTP). Pembebasan pajak ini berlaku bagi
pegawai dengan penghasilan bruto di bawah Rp 200 juta per tahun sesuai klasifikasi,
sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
"Tujuanya mendorong daya beli, memenuhi impor bahan baku produksi untuk sektor yang masih
terdampak pandemi Covid-19, membantu arus kas perusahaan agar kembali melakukan aktivitas
usaha," terang Sri Mulyani dikutip dari Kontan, Rabu (3/2/2021).
"Untuk kebijakan insentif fiskal kami akan dorong pertumbuhan ekonomi dan kegiatan dunia
usaha dengan memberikan insentif perpajakan untuk memperbaiki dan dukung peningkatan
iklim investasi kondusif," kata dia lagi.
Dengan demikian karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan
teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200 juta pada sektor-sektor ini, akan mendapatkan
penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong pemberi kerja tetapi diberikan
secara tunai kepada pegawai.
Sedangkan pemberi kerja yang mendapatkan fasilitas ini wajib menyampaikan laporan bulanan
realisasi PPh Pasal 21 DTP.
Kebijakan pembebasan pajak karyawan berlaku pada perusahaan yang bergerak di salah satu
dari 1.062 bidang industri tertentu, pada perusahaan yang mendapatkan fasilitas kemudahan
impor tujuan ekspor (KITE), dan pada perusahaan di kawasan berikat.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat ada 12.062 perusahaan yang mengajukan keringanan
pajak karyawan pada April 2020. Namun dari jumlah tersebut hanya 9.610 perusahaan yang
disetujui untuk mendapatkan keringanan dalam membayarkan PPh pasal 21, sementara 2.452
sisanya ditolak.
Kabar buruknya, pada tahun 2021 ini pemerintah tak lagi menganggarkan subsidi upah. Kepala
Biro Komunikasi dan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari membenarkan
sekaligus menegaskan bahwa tahun ini program pemerintah berupa bantuan subsidi upah atau
gaji (BSU) tidak berlanjut.
Hal ini menjawab rencana dari serikat pekerja yang akan menyurati Presiden Joko Widodo,
meminta agar program subsidi gaji dilanjutkan.
"Betul, di APBN 2021 tidak ada lagi subsidi upah," kata dia saat dihubungi Kompas.com, Rabu
(3/2/2021).
Dia menjelaskan, anggaran negara yang dipersiapkan tahun ini hanya diperuntukkan jaringan
perlindungan sosial untuk golongan masyarakat 40 persen terbawah.
72
