Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 FEBRUARI 2021

dalam RUU ini diserahkan kepada pemerintah daerah untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan
daerah.
Mendorong Pengesahan Hasil survei Ramirez-Machado pada 2003 menunjukkan bahwa di antara
60 negara terdapat 19 negara yang mengatur tentang pekerjaan rumah tangga, dan terdapat
19 negara yang mengatur tentang pekerjaan rumah tangga di dalam UU Ketenagakerjaan
negaranya (Publikasi ILO, 2006) Afrika Selatan menjadi role of model bagi negara lain dalam
memberikan perlindungan khusus bagi PRT. Salah satu ciri penting sistem pengaturan PRT di
Afrika Selatan adalah bahwa semua majikan yang memperkerjakan seorang PRT selama lebih
dari 24 jam per bulan harus mendaftarkan pekerja tersebut kepada Departemen Tenaga Kerja,
sistem pengupahan dengan upah minimum sektoral, dan para PRT dapat membawa kasus-kasus
dugaan pelanggaran atas ketentuan sektoral kepada pengadilan industri yang disebut Komisi
Rekonsiliasi, Mediasi dan Arbitrase, serta (Publikasi ILO, 2006).

Untuk kawasan Asia Tenggara, Filipina menjadi negara pertama yang memberikan perlindungan
khusus bagi PRT, yaitu pada 2012 yang diatur dalam "Batas Kasambahay". Peraturan tersebut
memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak PRT dan menggolongkan PRT sebagai
pekerja sektor formal dengan sistem pengupahan upah minimum.

Sistem pengupahan minimum yang diterapkan baik di Afrika Selatan maupun di Filipina terbukti
meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat yang berprofesi sebagai PRT di negaranya.
Indonesia hendaknya dapat berkaca kepada kedua negara tersebut, sehingga kelak dalam sistem
pengupahan PRT dilakukan dengan sistem pengupahan upah minimum yang disesuaikan dengan
waktu, jenis dan beban kerja yang dilakukan PRT sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Sistem pengupahan seperti ini sesuai dengan Teori Keadilan John Rawls, yang menyatakan
bahwa "prinsip keadilan sosial adalah memberikan hak-hak dan kewajiban dengan menentukan
pembagian keuntungan dan beban kerja sama sosial secara layak". (Rawls, 2011).

Meski RUU PPRT telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021, disahkan atau tidaknya RUU ini
menjadi UU sangat bergantung pada political will dari pemerintah. Untuk itu kita sebagai
masyarakat harus tetap mengawal dan mendorong pemerintah untuk segera mensahkan RUU
PPRT sebagai wujud tanggung jawab negara kepada seluruh warga negaranya tanpa
memandang status pekerjaannya.

82