Page 81 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 FEBRUARI 2021

Judul Mengawal Pengesahan RUU PPRT
Nama Media detik.com
Newstrend Perlindungan PRT
Halaman/URL https://news.detik.com/kolom/5360765/mengawal-pengesahan-ruu-
pprt
Jurnalis Dea Tri Afrida
Tanggal 2021-02-04 11:03:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Setelah belasan tahun luntang-lantung terhitung sejak 2004 ketika pertama kali diajukan,
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) akhirnya masuk
daftar RUU Prolegnas Prioritas 2021. Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang lebih sering disebut
sebagai "pembantu" selama ini bekerja tanpa perlindungan hukum yang memadai dari negara.
Hubungan kerja antara PRT dengan majikan yang hanya berlandaskan kepercayaan tanpa
kontrak tertulis membuat PRT rentan mengalami kekerasan dan eksploitasi.

MENGAWAL PENGESAHAN RUU PPRT

Setelah belasan tahun luntang-lantung terhitung sejak 2004 ketika pertama kali diajukan,
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) akhirnya masuk
daftar RUU Prolegnas Prioritas 2021.

Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang lebih sering disebut sebagai "pembantu" selama ini bekerja
tanpa perlindungan hukum yang memadai dari negara. Hubungan kerja antara PRT dengan
majikan yang hanya berlandaskan kepercayaan tanpa kontrak tertulis membuat PRT rentan
mengalami kekerasan dan eksploitasi.

Beberapa produk undang-undang yang terpisah dan terbatas mengatur tentang PRT tidak cukup
memadai untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang utuh bagi jutaan
masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai PRT. Pengesahan RUU PPRT menjadi UU adalah
hal yang selalu dinanti oleh jutaan PRT Indonesia yang kerap mendapatkan perlakuan sewenang-
wenang oleh majikannya.

Tak Bisa Diabaikan Berdasarkan data yang dihimpun oleh ILO pada 2015, PRT di Indonesia
berjumlah 4,2 juta orang dengan tren meningkat setiap tahun. Jumlah ini termasuk tertinggi di
dunia jika dibandingkan dengan PRT di India yang berjumlah 3,8 juta dan PRT di Filipina yang
berjumlah 2,6 juta orang.

Tidak adanya UU khusus yang mengatur tentang PRT merupakan wujud pengabaian negara
terhadap 4 jutaan masyarakatnya yang bekerja sebagai PRT. Jaringan Nasional Advokasi Pekerja

80