Page 16 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2021

Jika kondisi keuangan menyulitkan pengusaha melaksanakan perjanjian kerja, pelaksanaan
perjanjian kerja dapat ditunda hingga kondisi ini berakhir," ujarnya.

WARTAWAN SEMAKIN MINIM PERLINDUNGAN

Keselamatan wartawan di Indonesia selama masa pandemi Covid 19 justru semakin
mengkhawatirkan. Undang-Undang Pers belum cukup melindungi wartawan.

Fungsi pers sangat penting pada masa pandemi Covid-19 untuk menyediakan informasi yang
berkualitas dan kredibel serta membantu masyarakat melewati tantangan krisis. Ini bisa
terwujud jika wartawan sebagai garda terdepan untuk menyediakan informasi terlindungi
keselamatan dan kesejahteraannya.

Namun, hasil penelitian Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Bantuan Hukum
Pers (LBH Pers), dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) menunjukkan, keselamatan
wartawan di Indonesia selama masa pandemi justru berada dalam situasi yang
mengkhawatirkan. Meski wartawan dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, dalam
praktiknya undang-un-dang ini belum cukup melindungi wartawan.

Penelitian ini dilakukan melalui metode survei daring terhadap 125 wartawan di 84 media serta
wawancara pendalaman terhadap wartawan, pimpinan media, dan pakar pada 13 Maret-31
Oktober 2020. Dari 125 responden, sebanyak 24 persen menyatakan mengalami serangan fisik,
nonfisik, dan hukum ketika melakukan kerja jurnalistik.

"Ini angka yang tidak sedikit. Ini juga terafirmasi dari data kekerasan terhadap wartawan yang
kami lakukan di mana selama 2020 terjadi 117 kasus atau meningkat lebih dari 30 persen
dibandingkan pada 2019," kata Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin, Kamis (21/1/2021).
Bentuk serangan yang paling banyak dialami wartawan adalah serangan nonfisik dan serangan
digital, masing-masing 16 persen responden. Serangan mulai dari intimidasi dan kata-kata kasar
atau kekerasan verbal (51 kasus), doxing, peretasan, intimidasi digital, hingga spam messages.

Kekerasan nonfisik itu berkaitan langsung dengan pandemi. Dalam kasus peretasan digital,
misalnya, sejumlah media daring mendapatkan serangan digital bersamaan dengan berita terkait
penanganan pandemi Covid-19 yang mereka publikasikan, demikian juga dengan doxing yang
dialami seorang wartawan media daring.
Adapun serangan hukum yang dialami wartawan (4 persen) terkait pasal-pasal karet dalam UU
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Meski secara persentase kecil, tetapi merujuk hasil
monitoring kekerasan terhadap wartawan yang dilakukan LBH Pers, selama 2020 terdapat 30
kasus serangan hukum (kriminalisasi) terhadap wartawan.
Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, mengatakan, perlindungan hukum bagi wartawan harus
ditingkatkan. Faktanya, UU Pers belum sepenuhnya melindungi wartawan. "UU Pers sudah
berusia 22 tahun, apakah perlu direvisi atau bagaimana? Saya setuju Pasal 27 dan 28 (pasal-
pasal karet) UU ITE direvisi," katanya.

Namun, di sisi lain, menurut Arsul, pers, baik wartawan maupun perusahaan media, harus taat
pada Kode Etik Jurnalistik. Ada kecenderungan pelaksanaan standar jurnalistik sangat longgar
sehingga memunculkan sengketa pers.
Hal senada dikatakan anggota Dewan Pers, M Agung Dharmajaya. "Kebebasan pers itu milik
rakyat. Karena itu, pers tidak boleh membuat berita membabi buta. Banyak juga pelanggaran

15