Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2021

Jenis RPTKA ini akan menentukan waktu perpajangan yang bisa diberikan kepada TKA. Misal
untuk jenis pekerjaan diatas enam bulan masa berlakunya selama dua tahun dan bisa
diperpai\jang dua tahun berikutnya. Sedangkan, untuk RPTKA KEK berlaku selama lima tahun
dan bisa diperparyang lima tahun lagi.

Ketiga y penegasan soal Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA). DKPTKA tersebut
nantinya akan menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau penerimaan daerah.
DKPTKA dibayarkan badan usaha sesuai dengan RPTKA yang diajukan dan tarifnya mengikuti
aturan yang ada saat ini.

Adapun, dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 20 Tahun 2019 tentang
Penatausahaan PN BP dari DKPTKA dinyatakan bahwa tarif DKPTKA adalah US$ 100 per jabatan
per bulan.

Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia, Bob Azam menyebut DKPTKA yang dibayarkan
badan usaha sebaiknya jangan jadi PN BP, agar dapat digunakan kembali oleh pemberi kerja
untuk keperluan lain yang produktif. Salah satunya adalah untuk pelatihan tenaga kerja
Indonesia. "DKPTKA bisa untuk dana pelatihan pekerja dan jangan jadi pendapatan negara,"
ujar dia.

Poin Penting RPP Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Pasal 5

1 TKA hanya dapat dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan
tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan
diduduki.

Pasal 6
1 TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia. ___________________

Pasal 8

1 Setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh
Menteri atau pejabat yang ditunjuk._________

Pasal 12

Pengesahan RPTKA terdiri atas: a. RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara; b. RPTKA untuk
pekerjaan lebih dari 6 (enam) bulan; c. RPTKA non DKPTKA; dan d. RPTKA Kawasan Ekonomi

Khusus___________________________

Pasal 20

1 Pemberi Kerja TKA wajib membayar DKPTKA atas setiap TKA yang dipekerjakan.

2 Pembayaran DKPTKA dilakukan sesuai aengan jangka waktu TKA bekerja di wilayah Indonesia.

Pasal 21

1 Pembayaran DKPTKA oleh Pemberi Kerja TKA merupakan penerimaan negara bukan pajak
atau penerimaan daerah Pasal 31

1 Pemberi Kerja TKA wajib: a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai Tenaga
Kerja Pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA; b.
melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA sesuai dengan
19