Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2021
P. 23
CEGAH KEKERASAN TERHADAP PERS, PEMERINTAH DAN DPR DIMINTA LAKUKAN
INI
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) bersama LBH Pers dan Indonesia Judicial Research
Society (IJRS) mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dan DPR dalam rangka
memberikan jaminan kebebasan pers dan jaminan pemenuhan hak ketenagakerjaan jurnalis.
Direktur Eksekutif LBH Pers, Ade Wahyudin menyampaikan setidaknya ada tiga rekomendasi
yang dilayangkan pihaknya kepada pemerintah dan DPR. Rekomendasi tersebut berkaitan
dengan produk hukum yang perlu ditinjau ulang. "Pertama, meninjau ulang dan membatalkan
pasal-pasal karet yang kerap dijadikan alat untuk melakukan kriminalisasi dan membungkam
kebebasan berekspresi," kata Ade dalam paparannya, Kamis (21/1/2021).
Kedua, mempertimbangkan untuk memperkuat peran Dewan Pers dalam menangani kasus-
kasus terkait dugaan tindak pidana yang melibatkan jurnalis dalam melaksanakan kerja-kerja
pers yang seharusnya bebas dari ancaman kriminalisasi. "Ketiga, meninjau ulang dan
membatalkan ketentuan mengenai ketenagakerjaan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja yang memperlemah hak-hak pekerja media," ujar dia.
Secara khusus, Ade juga memberikan rekomendasi bagi masing-masing lembaga atau insititusi
negara. Rekomendasi pertama dilayangkan bagi lembaga DPR. Lembaga perwakilan rakyat ini
diminta untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap upaya penegakan hukum guna
menghindarkan terjadi impunitas bagi aktor-aktor yang menjadi pelaku penyerangan jurnalis,
baik serangan fisik, non fisik, serangan hukum maupun serangan siber. "Menjalankan fungsi
pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak ketenagakerjaan jurnalis, terlebih dalam
situasi pandemi," tutur dia.
Pemerintah, melalui kementerian ketenagakerjaan (Kemenaker) diminta melakukan pengawasan
dan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak ketenagakerjaan jurnalis, terlebih dalam
situasi pandemi. "Untuk Aparat Penegak Hukum (APH), menegakkan perlindungan hukum bagi
produk pers dan jurnalis sesuai dengan Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers dan
mengusut pelaku kekerasan terhadap jurnalis secara tuntas," pungkasnya.
Lihat Juga: Chemistry Amanda Manopo dan Arya Saloka Kiat Kuat, Rating Ikatan Cinta Terus
Melambung (cip).
22
