Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2021
P. 22

Judul               Cegah Kekerasan Terhadap Pers, Pemerintah dan DPR Diminta
                                    Lakukan Ini
                Nama Media          sindonews.com
                Newstrend           Perlindungan Pekerja Media
                Halaman/URL         https://nasional.sindonews.com/read/309784/15/cegah-kekerasan-
                                    terhadap-pers-pemerintah-dan-dpr-diminta-lakukan-ini-1611252097
                Jurnalis            Felldy Utama
                Tanggal             2021-01-22 04:25:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PPK & K3
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative  -  Ade  Wahyudin  (Direktur  Eksekutif  LBH  Pers)  Pertama,  meninjau  ulang  dan
              membatalkan  pasal-pasal  karet  yang  kerap  dijadikan  alat  untuk  melakukan  kriminalisasi  dan
              membungkam kebebasan berekspresi

              positive - Ade Wahyudin (Direktur Eksekutif LBH Pers) Ketiga, meninjau ulang dan membatalkan
              ketentuan mengenai ketenagakerjaan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
              Kerja yang memperlemah hak-hak pekerja media

              negative  -  Ade  Wahyudin  (Direktur  Eksekutif  LBH  Pers)  Menjalankan  fungsi  pengawasan
              terhadap pelanggaran-pelanggaran hak ketenagakerjaan jurnalis, terlebih dalam situasi pandemi

              negative - Ade Wahyudin (Direktur Eksekutif LBH Pers) Untuk Aparat Penegak Hukum (APH),
              menegakkan perlindungan hukum bagi produk pers dan jurnalis sesuai dengan Undang-Undang
              No.40 Tahun 1999 Tentang Pers dan mengusut pelaku kekerasan terhadap jurnalis secara tuntas



              Ringkasan

              Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) bersama LBH Pers dan Indonesia Judicial Research
              Society (IJRS) mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dan DPR dalam rangka
              memberikan jaminan kebebasan pers dan jaminan pemenuhan hak ketenagakerjaan jurnalis.
              Direktur Eksekutif LBH Pers, Ade Wahyudin menyampaikan setidaknya ada tiga rekomendasi
              yang  dilayangkan  pihaknya  kepada  pemerintah  dan  DPR.  Rekomendasi  tersebut  berkaitan
              dengan produk hukum yang perlu ditinjau ulang.

              Pemerintah, melalui kementerian ketenagakerjaan (Kemenaker) diminta melakukan pengawasan
              dan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak ketenagakerjaan jurnalis, terlebih dalam
              situasi pandemi.





                                                           21
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27