Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2021
P. 86

Zaini  menolak  menyebut  nama-nama  perusahaan  itu.  Dia  hanya  menyampaikan  bahwa  15
              korporasi tersebut berasal dari berbagai latar belakang.
              Mulai bidang perdagangan dan jasa, industri, properti, hingga lembaga pendidikan.

              Menurut Zaini, banyak faktor yang memicu perusahaan mengajukan penangguhan pembayaran
              UMK  2021.  Mulai  alasan  sulitnya  pemasaran  hingga  menyusutnya  kapasitas  produksi  yang
              berdampak  pada  pengurangan  omzet.  ''Sudah  kami  tampung  dan  diteruskan  ke  provinsi
              (Disnaker Provinsi Jatim, Red),'' tuturnya.

              Dia  menambahkan,  keputusan  disetujui  atau  tidak  pengajuan  penangguhan  UMK  sangat
              bergantung pada Disnaker Provinsi Jatim. Disnaker kabupaten/kota tidak berhak memutuskan.
              Pihaknya bersama dewan pengupahan kota hanya memberikan pertimbangan. ''Apa pun hasilnya
              nanti, kita serahkan ke provinsi,'' imbuh Zaini.

              Terpisah,  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo)  menilai  lumrah  adanya  penangguhan
              pembayaran  UMK.  Wakil  Ketua  Dewan  Pimpinan  Provinsi  (DPP)  Apindo  Jatim  Tri  Andi
              Suprihartono mengatakan, penangguhan UMK adalah hal biasa dan wajar yang sesuai dengan
              peraturan  perundang-undangan.  ''Artinya,  diperkenankan  dengan  syarat dan  ketentuan yang
              berlaku,'' papar Tri Andi.

              Dia  mengatakan,  suatu  perusahaan  mengajukan  penangguhan  UMK  karena  ada  masalah
              manajemen keuangan. Perusahaan yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk membayar
              penuh UMK kepada pekerja pada tahun berjalan. ''Semua kembali ke kemampuan perusahaan.
              Apalagi saat pandemi seperti ini,'' imbuhnya.

              --  RAMAI-RAMAI  MINTA  PENANGGUHAN  -  Sudah  ada  15  perusahaan  yang  mengajukan
              penangguhan pembayaran UMK 2021.

              - Ada bidang perdagangan dan jasa, industri, properti, hingga lembaga pendidikan.

              - Pengajuan masuk ke Disnaker Kota Surabaya dan diteruskan ke Disnaker Provinsi Jatim untuk
              diputuskan.

              - Penangguhan UMK dipicu keuangan perusahaan yang tidak memungkinkan untuk membayar
              pekerja sesuai UMK.

              - Apindo mengklaim penangguhan UMK adalah wajar dan sesuai dengan peraturan perundang-
              undangan.

              - Keterangan: UMK Surabaya 2021 sebesar Rp 4.300.479 Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota
              Surabaya.






















                                                           85
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91