Page 160 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2021
P. 160
Judul BLK Pekanbaru Jadi Tanggung Jawab Pusat
Nama Media Riau Post
Newstrend BLK di Pekanbaru
Halaman/URL Pg18
Jurnalis DOF
Tanggal 2021-02-25 08:11:00
Ukuran 64x110mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 15.360.000
News Value Rp 46.080.000
Kategori Ditjen Binalattas
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Helmiaty Basri (Kepala Biro Organisasi Sumber Daya Manusia dan Aparatur Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnaker) RI) Setelah nanti diserahkan pengelolaannya ke
pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja(Kemenaker) RI, itu sepenuhnya akan
dikelola oleh kami. Jadi, tidak lagi menjadi tanggung jawab Pemprov Riau atau Disnakertrans
Riau. Termasuk soal anggaran
positive - Helmiaty Basri (Kepala Biro Organisasi Sumber Daya Manusia dan Aparatur
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnaker) RI) Bisa jadi di atas Rp90 miliar. Bisa
jadi di bawah Rp90 miliar. Sesuai keperluanlah. Dana itu nanti digunakan untuk biaya pelatihan,
peralatan, perbaikan atau renovasi gedung, operasional dan untuk biaya lainnya,
neutral - Helmiaty Basri (Kepala Biro Organisasi Sumber Daya Manusia dan Aparatur Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnaker) RI) Setelah nanti diserahkan pengelolaannya ke
pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja(Kemenaker) RI, itu sepenuhnya akan
dikelola oleh kami. Jadi, tidak lagi menjadi tanggung jawab Pemprov Riau atau Disnakertrans
Riau. Termasuk soal anggaran
negative - Helmiaty Basri (Kepala Biro Organisasi Sumber Daya Manusia dan Aparatur
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnaker) RI) Bisa jadi di atas Rp90 miliar. Bisa
jadi di bawah Rp90 miliar. Sesuai keperluanlah. Dana itu nanti digunakan untuk biaya pelatihan,
peralatan, perbaikan atau renovasi gedung, operasional dan untuk biaya lainnya
Ringkasan
Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) Wilayah I menjadi Balai Latihan Kerja (BLK)
Pekanbaru. Menanggapi hal itu, Kepala Biro Organisasi Sumber Daya Manusia dan Aparatur
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnaker) RI, Helmiaty Basri, mengatakan, maka
pengelolaannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat Dengan kata lain,
pengelolaannya tidak lagi menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pem-prov) Riau.
159
