Page 161 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2021

BLK PEKANBARU JADI TANGGUNG JAWAB PUSAT

Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) Wilayah I menjadi Balai Latihan Kerja (BLK)
Pekanbaru. Menanggapi hal itu, Kepala Biro Organisasi Sumber Daya Manusia dan Aparatur
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnaker) RI, Helmiaty Basri, mengatakan, maka
pengelolaannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat

Dengan kata lain, pengelolaannya tidak lagi menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pem-
prov) Riau.

"Setelah nanti diserahkan pengelolaannya ke pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga
Kerja (Kemenaker) RI, itu sepenuhnya akan dikelola oleh kami. Jadi, tidak lagi menjadi tanggung
jawab Pemprov Riau atau Disnakertrans Riau. Termasuk soal anggaran," ujar Helmiaty Basri
kepada Riau Pos belum lama ini.

Kemudian, saat ini, pihaknya tidak bisa memastikan berapa alokasi anggaran pendapatan belanja
negara (APBN) yang akan dikucurkan ke BLK Pekanbaru setelah diserahkan pengelolaannya ke
Kemenaker. Angka tersebut didapat setelah dilakukan penghitungan sesuai dengan
keperluannya.

"Bisa jadi di atas Rp90 miliar. Bisa jadi di bawah Rp90 miliar. Sesuai keperluanlah. Dana itu nanti
digunakan untuk biaya pelatihan, peralatan, perbaikan atau renovasi gedung, operasional dan
untuk biaya lainnya," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Disnakertrans Riau Jonli, mengatakan, BLK yang dikelola
pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan itu, mendapat alokasi anggaran senilai
lebih dari Rp90 miliar pada tahun ini.

Namun, saat ini anggaran tersebut masih melekat di BLK Padang, Sumatera Barat. Karena masih
menunggu keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-
pan-RB) terkait kelembagaan BLK Pekanbaru, (dof)

160