Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2021

Anggota Dewan Pengawas (Dewas) LPI Darwin Cyril Noer-hadi mengatakan, setiap investasi
yang masuk ke LPI akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui
penciptaan lapangan kerja di Indonesia.

"Secara sederhana, bila ada investasi US$ 2 miliar atau pertumbuhan investasi 1,08% (yoy),
akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar plus 0,33 poin (yoy) dan
menyerap 36.000 tenaga kerja. Ini ada asumsi dan hitung-hitungannya," ujar Darwin dalam LPPI
Virtual Seminar Sovereign Wealth Fund, Kamis (25/2).

Ia merinci, setiap kenaikan investasi sebesar 1%, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
sebesar 0,3%. Setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi 0,3%, akan menciptakan kesempatan
kerja rata-rata 0,16%. Atau, setiap 0,3% kenaikan pertumbuhan ekonomi, akan menyerap
sekitar 33.000 tenaga kerja.

Menurut Darwin, LPI merupakan opsi pendanaan dalam membangun investasi dengan sumber
dana yang sifatnya modal jangka panjang atau bukan melalui portofolio. Sehingga, lebih
mendorong foreign direct investment (FDI) dan bukan dalam bentuk utang.

Dengan demikian, kehadiran LPI diperlukan sebab Indonesia memiliki kebutuhan pembangunan
infrastruktur yang sangat besar. "Harapannya menjawab persoalan, pertama, kebutuhan
infrastruktur demikian besar. Sebagai negara berkembang seperti infrastruktur, jalan tol,
pelabuhan udara, pelabuhan laut perlu tetap dibangun karena ada gap pembangunan," jelas dia.

Apalagi, kata Darwin, FDI di Indonesia cenderung menurun dalam 2-3 tahun terakhir.
Kebanyakan investasi asing juga tidak bertahan lama di Indonesia. Pembangunan infrastruktur
dalam lima tahun terakhir dilakukan oleh BUMN karya. Sementara kapasitas pembiayaan BUMN
juga semakin terbatas.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengembagan Perbankan Indonesia
(LPPI) MirzaAdityaswara mengatakan, dunia membutuhkan dana yang sangat besar untuk
memitigasi risiko-risiko global akibat tekanan pandemi Covid-19.

Kebutuhan pembiayaan yang

dibutuhkan tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga dari korporasi dan masyarakat
dengan cara-cara yang inovatif. Sebab, pemerintah memiliki keterbatasan karena dibatasi oleh
limit rasio utang yang ditetapkan oleh undang-undang dan penerimaan pajak.

Menurut Mirza, beberapa negara telah membentuk badan-badan khusus untuk menarik dan
mengelola dana-dana yang dikenal dengan sovereign wealth fund (SWF) yang kemudian juga
dilakukan oleh Indonesia dengan membentuk LPI.

"Sebuah dana abadi yang menjadi fondasi untuk sum-ber-sumber pembiayaan dan
pertumbuhan. Dana-dana ini dikelola dengan dukungan diskresi dalam strategi makro yang
sistematis dalam konteks portofolio institusional yang berasal dari kelas multi aset," ucap Mirza.
(try)

21