Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2021
P. 64
Judul UU Ciptaker Terkait PKWT Memberikan Kepastian dalam Bekerja
Nama Media jpnn.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/uu-ciptaker-terkait-pkwt-memberikan-
kepastian-dalam-bekerja
Jurnalis yessy
Tanggal 2021-02-25 16:35:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ahmadi Noor Supit (Ketua Umum Soksi) Tentu saja ini menjadikan Pekerja PKWT
memiliki jaminan Pekerjaan yang jauh lebih terjamin dibandingkan peraturan PKWT yang di atur
dalam UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
neutral - Ahmadi Noor Supit (Ketua Umum Soksi) Selain Berdampak pada jaminan Kepastian
kerja turunan UU Ciptaker terkait PKWT menjadikan penghasilan para buruh /pekerja PKWT lebih
bankable, dimana buruh dengan jaminan masa kerja yang lama penghasilannya bisa di jadikan
anggunan di perbankan untuk keperluan buruh mencicil rumah atau lainnya
neutral - Ahmadi Noor Supit (Ketua Umum Soksi) Karena itu SOKSI sebagai organisasi pekerja
yang menjadi sayap partai Golkar menyambut baik turunan UU Ciptaker terkait tenaga kerja
PKWT, yang jauh lebih menguntungkan bagi kaum pekerja dan pengusaha
Ringkasan
Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2021, tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu
Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PP tersebut merupakan aturan turunan dari
Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam beleid tersebut, ditetapkan
jangka waktu maksimal bagi perusahaan untuk menyelenggarakan kontrak PKWT maksimal
selama lima tahun.
UU CIPTAKER TERKAIT PKWT MEMBERIKAN KEPASTIAN DALAM BEKERJA
JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2021,
tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan
Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
PP tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja.
63
