Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2021

Dalam beleid tersebut, ditetapkan jangka waktu maksimal bagi perusahaan untuk
menyelenggarakan kontrak PKWT maksimal selama lima tahun.
Hal itu termaktub dalam Pasal 8 Ayat 1 PP No. 35 Tahun 2021.

Hal ini disambut baik oleh Ketua Umum Soksi Ahmadi Noor Supit.

"Tentu saja ini menjadikan Pekerja PKWT memiliki jaminan Pekerjaan yang jauh lebih terjamin
dibandingkan peraturan PKWT yang di atur dalam UU No 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan," ujar Ahmadi.
Pada ayat (1) akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai maka dapat
dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara Pengusaha
dengan Pekerja/Buruh, dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta
perpanjangannya tidak lebih dari lima tahun.
Jangka waktu lima tahun sebagaimana yang termaktub dalam PP No. 35 tahun 2021 lebih
panjang dari ketentuan yang termaktub di dalam ketentuan lama yakni UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan.

Dalam ketentuan lama yang termaktub dalam Pasal 59 Ayat 4 UU Ketenagakerjaan dinyatakan
bahwa jangka waktu konrak PKWT maksimal selama tiga tahun, dengan rincian dua tahun
kontrak PKWT dan perpanjangan maksimal setahun.

"Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan
untuk paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling
lama 1 (satu) tahun," demikian bunyi Pasal 59 Ayat 4 UU Ketenagakerjaan.

"Selain Berdampak pada jaminan Kepastian kerja turunan UU Ciptaker terkait PKWT menjadikan
penghasilan para buruh /pekerja PKWT lebih bankable, dimana buruh dengan jaminan masa
kerja yang lama penghasilannya bisa di jadikan anggunan di perbankan untuk keperluan buruh
mencicil rumah atau lainnya," serunya.

Dan tentu saja, sambung Ahmadi ini akan makin meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja
PKWT.

Sebab dengan masa kerja lima tahun para pekerja PKWT akan memiliki pengalaman kerja yang
lebih bernilai dan di hargai oleh perusahaan, sehingga akan mudah untuk bisa diterima bekerja
kembali.

"Karena itu SOKSI sebagai organisasi pekerja yang menjadi sayap partai Golkar menyambut baik
turunan UU Ciptaker terkait tenaga kerja PKWT, yang jauh lebih menguntungkan bagi kaum
pekerja dan pengusaha," serunya.

(chi/jpnn).

64