Page 94 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2021
P. 94
KSPI SAYANGKAN SIKAP PEMERINTAH TERBITKAN PP SAAT UU CIPTA KERJA
MASIH DIUJI DI MK
JAKARTA, - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyayangkan
sikap pemerintah terkait penerbitan Peraturan Pemerintah atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut Said, seharusnya pemerintah menghormati proses
judicial review atau uji formil dan materil UU Cipta Kerja yang sedang berjalan di Mahkamah
Konstitusi (MK).
"Seharusnya pemerintah tidak menandatangani atau membuat PP turunan UU Cipta Kerja terkait
klaster ketenagakerjaan, harusnya menghargai dulu proses hukumnya," ujar Said, dalam
konferensi pers virtual, Kamis (25/2/2021).
Said menuturkan, permohonan uji materi yang diajukan serikat pekerja merupakan respons
atas pernyataan Presiden Joko Widodo.
Presiden Jokowi meminta pihak-pihak yang tidak setuju dengan UU Cipta Kerja mengajukan
permohonan judicial review uji materi ke MK.
"Kami kan merespon sesuai yang disampaikan Presiden Jokowi, yaitu mengajukan mekanisme
hukum bila tidak menyetujui UU Cipta Kerja, maka kami merespons itu," ucap Said.
Selain itu, lanjut Said, KSPI juga keberatan dengan adanya PP Nomor 34,35,36, dan 37 turunan
UU Ciptaker tentang tenaga kerja.
Selain itu, Said juga menyampaikan bahwa selama proses judicial review,pihaknya tidak terlibat
dalam pembahasan rancangan PP terkait klaster ketenagakerjaan.
Ia membantah pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang menyebut pemerintah
telah melaksanakan pembahasan secara tripartit, yakni melibatkan unsur pengusaha dan serikat
pekerja.
"Pertanyaan mendasar unsur pekerja yang mana? Apakah hanya unsur pekerja yang ikut
maunya pemerintah, maunya Menteri Ketenagakerjaan? Kalau itu ukurannya mencederai
keadilan hukum bangsa ini," imbuhnya.
Sebelumnya, Ida Fauziyah membantah anggapan bahwas pemerintah tidak melibatkan serikat
pekerja dalam rancangan PP klaster ketenagakerjaan.
Ia mengeklaim, pemerintah selalu melibatkan berbagai pihak, bahkan sejak pembahasan UU
Cipta Kerja.
"Kami selalu komitmen membahas bersama tripartit yang di situ ada serikat pekerja/buruh,
pengusaha dan pemerintah sendiri. Setelah UU Cipta Kerja, kami memfasilitasi kembali agar RPP
turunannya dibahas dalam forum tripartit," kata Ida kepada Kompas.com,Senin (1/2/2021).
Adapun Pemerintah telah menerbitkan 49 peraturan pelaksana UU Cipta Kerja dan telah
diundangkan dalam Lembaran Negara.
Aturan turunan klaster ketenagakerjaan terdiri atas 4 PP, yakni PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
PP Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja,
Hubungan Kerja dan waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja.
PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
93
