Page 90 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2021
P. 90

Tertentu,  Alih  Daya,  Waktu  Kerja,  Hubungan  Kerja  dan  Waktu  Istirahat,  dan  Pemutusan
              Hubungan Kerja.
              Menurut  Ahmadi,  regulasi  turunan  Undang-Undang  Nomor  11/2020  tentang  Cipta  Kerja  itu
              menjadi  bentuk  komitmen  pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo  (Jokowi)  dalam  memberikan
              jaminan kepastian bagi para pekerja yang mengantongi perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

              Ahmadi  mengatakan,  Pasal  8  Ayat  (1)  PP  No  35  Tahun  2021  mengatur  batas  maksimal
              penyelenggaraan kontrak PKWT menjadi lima tahun. Batas maksimal itu dua tahun lebih panjang
              ketimbang yang diatur UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

              "Jangka waktu maksimal bagi perusahaan untuk menyelenggarakan kontrak PKWT maksimal
              selama lima tahun. Tentu saja ini menjadikan pekerja PKWT memiliki jaminan pekerjaan yang
              jauh lebih terjamin dibandingkan ketentuan sebelumnya di UU Ketenagakerjaan," ujar Ahmadi
              dalam keterangannya, Kamis (25/2).

              Politikus  Partai  Golkar  itu  menjelaskan,  sebelumnya  Pasal  59  Ayat  4  UU  Ketenagakerjaan
              mengatur jangka waktu kontrak PKWT maksimal selama tiga tahun. Perinciannya ialah dua tahun
              kontrak PKWT dan perpanjangan maksimal setahun.

              Adapun PP No 35 Tahun 2021 mengatur batas maksimal PKWT selama lima tahun. Selain itu,
              PKWT juga dibuat berdasar kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja.

              "Jika PKWT akan berakhir tetapi pekerjaan belum selesai, masih dapat dilakukan perpanjangan
              dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. Namun jangka
              waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari lima tahun," ujar Ahmadi
              mengutip ketentuan Pasal 8 Ayat 2 PP No 35 Tahun 2021.

              "Tentu  penghasilan  pekerja  PKWT  pun  menjadi  lebih  bankable.  Tentu  ini  akan  makin
              meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja PKWT," ulasnya.

              Oleh karena itu, organisasi sayap Partai Golkar tersebut merespons PP Nomor 35 Tahun 2021
              secara  positif.  "SOKSI  sebagai  organisasi  pekerja  menyambut  baik  ketentuan  PKWT  sebagai
              turunan  UU  Ciptaker  yang  jauh  lebih  menguntungkan  kaum  buruh  dan  pengusaha  ini,"
              pungkasnya.































                                                           89
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95