Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2021

BURUH MINTA JOKOWI TUNDA IMPLEMENTASI PP TURUNAN UU CIPTAKER

Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) meminta Presiden Joko Widodo (
Jokowi ) menunda implementasi empat peraturan pemerintah (PP) yang merupakan aturan
turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Keempat pp tersebut menyangkut
pekerja.

Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan serikat pekerja masih dalam posisi menolak UU Cipta
Kerja. Termasuk, empat aturan turunannya tersebut meliputi PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang tentang Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat.

Selanjutnya, PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan PP Nomor 37 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Kami meminta dengan segala hormat kepada Presiden Joko Widodo untuk mem- postpone
(tunda) dulu, menunda pemberlakuan empat pp ini," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis
(25/2).

Alasannya, buruh sudah mengalami tekanan dan kesulitan akibat pandemi covid-19. Banyak
buruh mengalami PHK sehingga kehilangan mata pencahariannya dan tertular covid-19 sehingga
tidak bisa bekerja.

Ia berharap kepala negara bisa mempertimbangkan kesulitan yang dialami oleh buruh serta tidak
menambah bebannya dengan implementasi aturan anyar itu.

"Kalau sudah ditandatangani, postpone dulu, tunda sampai mungkin pandemi selesai dan
menunggu hasil keputusan hakim MK terhadap gugatan uji materi atau judicial review yang
diajukan oleh KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan serikat buruh
lain MK, itu jauh lebih bijaksana," katanya.

Selain itu, ia meminta DPR memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga
Hartarto dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah guna meminta keterangan mereka
mengenai empat pp tersebut. Pasalnya, aturan pelaksana itu justru lebih membebani pekerja
dibandingkan aturan dalam UU Cipta Kerja.

"Kami minta DPR panggil menteri terkait khususnya Menko Perekonomian dan Menteri
Ketenagakerjaan kenapa bisa keluarkan empat pp ini yang nilainya jauh lebih buruk dari omnibus
law yang mereka buat sendiri," ujarnya.

Namun, apabila permintaan tersebut tidak didengar maka ia menuturkan buruh akan mengambil
langkah hukum yakni mengajukan gugatan kepada Mahkamah Agung (MA). Untuk hal itu, ia
menuturkan gugatan tersebut harus menunggu putusan dari MK mengenai judicial review UU
Cipta Kerja yang sedang dalam proses.

"Tentu kami tidak akan tinggal diam, kami akan berusaha secara hukum menunggu dulu putusan
MK, nanti keputusan MK selesai kalau mendukung, kami minta turunannya juga dibatalkan. Tapi
kalau tidak dibatalkan ya paling memungkinkan empat pp ini kami gugat ke MA," ujarnya.

85