Page 81 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2021

TOLAK ISI PP TURUNAN UU CIPTA KERJA, KSPI MINTA PRESIDEN TUNDA
PEMBERLAKUANNYA
JAKARTA, - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) menolak seluruh isi Peraturan
Pemerintah (PP) aturan turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja terkait klaster
ketenagakerjaan.

Untuk itu, Presiden KSPI Said Iqbal meminta Presiden Joko Widodo menunda pemberlakuan 4
PP aturan turunan UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan yakni Nomor 34, 35, 36 dan 37.

"Kami meminta dengan segala hormat kepada Bapak Presiden Jokowi untuk mempostpone dulu
lah pemberlakuan 4 PP ini. Ditunda dululah, apalagi dengan pandemi Covid-19," kata Said dalam
konferensi pers, Kamis (25/2/2021).

Menurut Said, Presiden perlu menunda pemberlakuan ini karena PP tersebut sangat merugikan
para buruh atau tenaga kerja.

Ia menemukan banyak masalah yang ada dalam PP Nomor 34 hingga 37. Pertama, soal PP 34
tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Said menilai, TKA bisa bekerja di Indonesia hanya dengan memiliki Rencana Penggunaan Tenaga
Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk dan diajukan secara
daring.

"TKA juga bisa masuk, tanpa mendapat pengesahan RPTKA, pada jenis kegiatan produksi yang
terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan berbasis teknologi, kunjungan
bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu," kata dia.

Kedua, ia juga mempersoalkan PP Nomor 35 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT),
Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja.

Menurut dia, kompensasi untuk PKWT yang diberhentikan sebelum berakhirnya masa kontrak
lebih rendah dari UU Ketenagakerjaan.

"UU Ketenagakerjaan mewajibkan ganti rugi sebesar upah selama sisa kontrak yang belum
dilanjutkan. Sementara di PP itu perusahaan diperbolehkan membayar pesangon sebesar
setengah dari ketentuan yang telah ditetapkan. Jelas lebih rendah kompensasi yang akan didapat
PKWT," uja Said.

Selain itu, ia juga menolak isi PP 36 tentang Pengupahan. Ia mempersoalkan adanya upah per
jam yang tidak ada batasan, jenis industri yang boleh menerapkan.

Menurut dia, hal ini akan membuat semua industri akan menerapkan sistem upah per jam. Hal
ini juga akan membuat buruh merugi.

Untuk PP 37 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), ia menyoroti adanya
persoalan sumber pendanaan JKP berpotensi menyebabkan kenaikan iuran BPJS
Ketenagakerjaan jika dana tidak mencukupi.

"Sumber pendanaan JKP sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) PP 37 merupakan rekomposisi
dari iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, sehingga berpotensi
menyebabkan kenaikan iuran BPJS Ketenagakerjaan jika dana tak cukup," kata dia.

Oleh karena itu, ia mendesak Presiden Jokowi untuk menunda pemberlakuan 4 PP tersebut
karena dinilai sangat merugikan buruh.

80