Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2021
P. 78
Judul PP Turunan UU Cipta Kerja Beri Kepastian Karyawan Kontrak
Nama Media beritasatu.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.beritasatu.com/ekonomi/738333/pp-turunan-uu-cipta-
kerja-beri-kepastian-karyawan-kontrak
Jurnalis WBP
Tanggal 2021-02-25 15:42:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ahmadi Noor Supit (Ketua Umum SOKSI) Jangka waktu maksimal bagi perusahaan
untuk menyelenggarakan kontrak PKWT maksimal 5 tahun. Tentu saja ini menjadikan pekerja
PKWT memiliki jaminan pekerjaan yang lebih baik dibandingkan ketentuan sebelumnya di UU
Ketenagakerjaan
neutral - Ahmadi Noor Supit (Ketua Umum SOKSI) Jika PKWT akan berakhir tetapi pekerjaan
belum selesai, masih dapat dilakukan perpanjangan dengan jangka waktu sesuai kesepakatan
antara pengusaha dengan pekerja. Namun jangka waktu keseluruhan PKWT beserta
perpanjangannya tidak lebih dari 5 tahun
Ringkasan
Organisasi terbesar pembentuk Partai Golkar, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia
(SOKSI), menyampaikan apresiasi terhadap isi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021
tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT ), Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja
dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
Menurut Ketua Umum SOKSI Ahmadi Noor Supit, regulasi turunan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu menjadi bentuk komitmen pemerintahan Presiden Joko
Widodo (Jokowi) dalam memberikan jaminan kepastian bagi pekerja yang mengantongi
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak.
PP TURUNAN UU CIPTA KERJA BERI KEPASTIAN KARYAWAN KONTRAK
Jakarta, Organisasi terbesar pembentuk Partai Golkar, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri
Indonesia (SOKSI), menyampaikan apresiasi terhadap isi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35
Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT ), Alih Daya, Waktu Kerja,
Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
77
